Skip to main content

Studi Sentinel Villages

Studi longitudinal untuk memantau tata kelola desa di lima kabupaten terpilih sejak pemberlakuan Undang-undang Desa pada 2015. Dua putaran survei telah dilakukan di 112 desa, dilengkapi dengan studi-studi kualitatif di 10 desa. Seorang pengamat lapangan tinggal di setiap kabupaten untuk memberikan pembaruan secara real time mengenai tantangan-tantangan implementasi UU Desa di tingkat kabupaten dan desa.

Updates

    Selasa, 27 Feb 2018

    PJS Tumbangkan Petahana dalam Pilkades Jembatan Rajo

    Merangin. Warga Jembatan Rajo telah memutuskan siapa pemimpin mereka enam tahun ke depan. Pilkades pada Sabtu, 7 Oktober 2017, dimenangkan oleh Hijazi, penjabat Kepala Desa Jembatan Rajo sejak pertenga...

    Senin, 5 Feb 2018

    BUMDes Prioritas Utama Pembangunan Desa di Jambi

    Batanghari. Sejalan dengan prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) dalam penggunaan Dana Desa, Kabupaten Ba...

    Kamis, 1 Feb 2018

    Nasib RPJMDes Kalikromo Terkatung-katung

    Wonogiri. Kepala Desa Kalikromo di Kabupaten Wonogiri,  Jawa Tengah telah menjabat sejak 31 Desember 2016, namun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) belum juga ditetapkan....

    Senin, 27 Nov 2017

    Perempuan Aktif Terlibat Membangun Balai Pelatihan di Desa di NTT

    Ngada. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan di pedesaan biasanya terbatas pada urusan logistik dan dapur, seperti mempersiapkan kebutuhan makanan dan minuman, akan tetapi Desa Lekosoro, Kabupaten Ngada di Nusa Tenggara Timur memiliki kebiasaan yang berbeda.

Cerita Fitur

Knowledge Sharing

    Rabu, 14 Mar 2018

    Proses Perencanaan dan Penganggaran di Desa

    Berkaitan dengan Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014, perencanaan dan penganggaran adalah tahapan penting dalam siklus pembangunan desa. Peraturan ini mensyaratkan desa untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

    Rabu, 14 Feb 2018

    Peran Pemerintah Supra-desa dalam Implementasi Undang-Undang Desa

    Undang-Undang Desa No.6/2014 mengakui kewenangan dan otonomi desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan mereka sendiri, serta memperkuat pembangunan terdesentralisasi. Lewat desentralisasi, pemerintah desa dipengaruhi oleh kebijakan di tingkat supra desa (yaitu…

    Rabu, 29 Nov 2017

    Menilai Pilihan Pendampingan Teknis dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Potensi dan Tantangan

    Pendampingan adalah elemen kunci dalam Undang-Undang Desa (UU Desa) untuk mendukung pemerintah serta masyarakat desa dalam mengadopsi prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan)

    Rabu, 25 Okt 2017

    Tata Kelola Desa dalam Undang-Undang Desa: Temuan dari Studi Awalan Sentinel Villages

    Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa, UU Desa) memberikan peluang untuk meningkatkan tata kelola desa di Indonesia dengan memasukkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam hal partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas ke bawah, serta menyediakan lebih…

Publikasi

Multimedia