Skip to main content

Story

Situs Komunitas Desa Dorong Pemerintahan yang Terbuka, Transparan dan Partisipasif

Tuesday, May 30, 2017 Author: Wulan Dewi Co-author: Fibria Heliani Irfan Kortschak

A Village Community Website Promotes Open Government, Participation and Transparency
Sekretaris Desa Barabali, Nusa Tenggara Barat sedang mengakses situs desa untuk memantau informasi terbaru yang dikirimkan oleh masyarakat melalui situs tersebut kepada pemerintah desa (Foto: Fauzan Ijazah)

 

Dua tahun lalu,warga desa Barabali, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tidak leluasa berkomunikasi secara langsung dengan para pejabat pemerintah desa. Secara teori, mereka dapat memberikan pendapat, saran, rekomendasi, dan kritik kepada kepala dusun, yang berjanji memberikannya pada pejabat pemerintah desa yang lebih tinggi. Namun, biasanya tidak ada tanggapan langsung dari masukan ini, jadi warga tidak tahu apakah hal itu berdampak pada pelaksanaan program-program desa, atau apakah pendapat mereka diperhitungkan.

Berkat perkembangan teknologi, beberapa pemerintah desa, seperti di Barabali, mulai menggunakan internet untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi, dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program-program pembangunan desa, dan menerima masukan langsung dari warga. Di bawah pengawasan Kepala Desa Ki Agus Azhar, pemerintah desa Barabali telah membuat laman dan akun media sosial yang memungkinkan warga mengakses informasi mengenai program-program pembangunan desa, bertanya mengenai program-program ini, dan memberikan saran dan keluhan. Kepala desa sendiri langsung menanggapi bayak dari masukan-masukan ini. Penggunaan media sosial ini telah memainkan peran penting dalam memungkinkan masyarakat dan badan-badan pemerintahan untuk mengawasi penggunaan dana desa, dan menjamin pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui keberhasilan penggunaan media sosial, pemerintah desa Barabali telah mengembangkan laman yang dikelola oleh sekretaris desa, yang berisi informasi mengenai penggunaan dana desa. Warga desa di mana saja di seluruh dunia kemudian bisa memberikan masukan. Warga juga dapat menggunakan situs ini untuk mencetak surat-surat resmi dari pemerintahan desa secara mudah, termasuk “surat pernyataan usaha, surat domisili, dan laporan polisi”, menurut sekretaris desa. Namun, karena hanya 30 persen dari warga yang memiliki akses terhadap internet lewat ponsel mereka, informasi ini juga disebarkan dengan cara-cara lain, misalnya lewat papan pengumuman warga.

Adanya akses langsung kepada pemerintah desa, warga menjadi lebih yakin para pejabat desa akan menanggapi masukan-masukan mereka. Akibatnya, mereka menjadi lebih termotivasi dan mau berpartisipasi dalam semua hal terkait tata kelola desa, baik lewat dunia maya, maupun dalam rapat-rapat dan diskusi tatap muka. Hal ini membantu memastikan alokasi pendanaan desa adil dan merata, dan diyakini demikian oleh semua warga desa.

Meskipun kapasitas peladen (server) terbatas, Desa Barabali terus mengimplementasikan langkah-langkah tambahan untuk memastikan akses warga terbuka terhadap informasi dan “untuk meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat atas laman tersebut”, menurut kepala desa. Pengalaman Barabali telah menginspirasi banyak pemerintahan desa lainnya di seluruh Indonesia untuk mengembangkan sistem yang sama untuk masyarakat setempat.

Related Stories