Skip to main content

Story

'Rembuk Stunting' untuk Indonesia Bebas Malnutrisi

Friday, Apr 6, 2018 Author: Hera Diani Co-author: Megha Kapoor

Direktur Bidang Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Enny Gustina, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sigit Priohutomo dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Diah Indrajati memaparkan koordinasi pelaksanaan, implementasi kebijakan serta perah daerah dalam penurunan stunting (Foto: Fibria Heliani).
Direktur Bidang Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Enny Gustina, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sigit Priohutomo dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Diah Indrajati memaparkan koordinasi pelaksanaan, implementasi kebijakan serta perah daerah dalam penurunan stunting (Foto: Fibria Heliani).

 

Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013 memperkirakan bahwa hampir 9 juta anak di Indonesia, atau sepertiga dari seluruh anak berusia di bawah lima tahun, mengalami gagal tumbuh (stunting). Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi prevalensi gagal tumbuh melalui program-program anti-stunting antar-kementerian, pemerintah nasional, dan pemerintah daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengadakan Rembuk Stunting pada 26-27 Maret, mengundang 26 pemerintah kabupaten dan kota untuk mengurangi tingkat gagal tumbuh menjadi 28 persen pada 2019. Dalam upaya total untuk membasmi gagal tumbuh, 19 kementerian dan lembaga turut berpartisipasi dalam acara tersebut, termasuk juga UNICEF, MCA-I, DFAT, dan Bank Dunia. Rembuk Stunting Maret lalu merupakan yang kedua dari delapan Rembuk yang direncanakan, untuk membawa gerakan ini menjangkau 1.000 desa di 100 kabupaten dan kota di 34 provinsi. Pemerintah berencana memperluas cakupan ke 1.600 desa di 160 kabupaten pada 2019.

Melalui acara Rembuk, pemerintah pusat bertujuan membangun kapasitas dan komitmen pemerintah-pemerintah daerah untuk merencanakan, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi intervensi-intervensi yang konvergen untuk mengurangi angka gagal tumbuh. Intervensi-intervensi tersebut akan mencakup kampanye advokasi untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pengurangan gagal tumbuh dan meningkatkan komunikasi antar-personal untuk memperkuat kerja sama antar kelompok-kelompok pemangku kepentingan.

Pungkas Bahjuri Ali, Direktur Kesehatan dan Gizi di Bappenas, mengatakan bahwa pemerintah daerah diharapkan memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah nasional untuk mengurangi angka gagal tumbuh, dan merefleksikan komitmen mereka dengan merencanakan dan mendanai program-program melawan gagal tumbuh.

“Kami akan berbagi praktik-praktik terbaik dari pengalaman tingkat global, nasional, dan desa, memperkuat koordinasi antara pemerintah nasional dan lokal, dan meningkatkan efektivitas program tersebut,” ujarnya pada pidato pembukaan acara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Ia menekankan bahwa kecukupan gizi, pencegahan penyakit, dan pola asuh yang baik merupakan inti dari gerakan untuk mengurangi angka gagal tumbuh. “Peran kementerian dan lembaga pemerintah difokuskan pada tiga hal tersebut,” katanya.

Subandi Sarjoko, Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, mengatakan bahwa inisiatif pemetaan pemerintah menunjukkan bahwa 5 kabupaten dan kota yang telah meluncurkan intervensi-intervensi anti-stunting gagal mengurangi angka stunting.

“Ternyata tidak setiap daerah mendapatkan semua aspek intervensi yang terintegrasi. Misalnya, Desa A menyediakan gizi baik tapi tidak memiliki pasokan air bersih yang memadai. Desa B sebaliknya. Seharusnya semua aspek intervensi terintegrasi ini diterima oleh masyarakat-masyarakat sasaran,” ujarnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, mendesak desa-desa untuk mengurangi angka gagal tumbuh dengan menggunakan Dana Desa untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti fasilitas air dan sanitasi, puskesmas, dan lembaga pendidikan usia dini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan.

“Kita harus mengedukasi masyarakat mengenai stunting. Bahkan daerah-daerah yang kaya pun memiliki kasus-kasus stunting karena kurangnya pengetahuan dan adanya mitos-mitos yang meluas soal gizi,” ujarnya saat Rembuk.

“Hanya sekitar 5 kabupaten di seluruh Indonesia yang bebas buang air besar sembarangan. Hal ini memengaruhi tingkat stunting karena stunting bukan cuma soal gizi. Desa-desa bisa membangun fasilitas air bersih menggunakan Dana Desa – itu tidak mahal.”

 

The Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Eko Putro Sandjojo at the Opening of Rembuk Stunting
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di pembukaan Rembuk Stunting (Foto: Fibria Heliani).

 

 

Gerakan akselerasi pengurangan gagal tumbuh telah mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo. Presiden berkomitmen untuk mengurangi angka gagal tumbuh sesuai dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Gerakan Masyarakat Sehat (Germas); dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 mengenai Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Rapat Koordinasi Nasional 2018 untuk Generasi Sehat Cerdas, Kongres Desa Nasional, dan Stunting Summit, yang semuanya diadakan pada pekan yang sama dengan Rembuk Stunting, juga mencerminkan komitmen lebih jauh dari Presiden untuk mempercepat upaya-upaya untuk mengurangi gagal tumbuh.

“Pengurangan stunting akan dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun, sejalan dengan komitmen untuk memenuhi SDG (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) pada 2030,” ujar Subandi. “Pada 2018, prioritas pemerintah adalah untuk meningkatkan pendidikan gizi, melakukan surveillance gizi, dan menyediakan makanan bergizi. Dua belas kementerian dan lembaga secara langsung berkontribusi pada intervensi-intervensi melawan stunting, dan upaya-upaya ini harus disinergikan.”

Related Stories