Skip to main content
    • image of Basic Service Delivery

Village Law PASA (Programmatic Advisory Services and Analytics)

Pemerintah Indonesia semakin berfokus pada penanggulangan ketidaksetaraan yang meningkat di negara ini. Pendekatan yang bercabang dua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengeluaran dan penyediaan layanan di desa, serta pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana transfer fiskal memengaruhi pembangunan di tingkat lokal.

Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa atau UU Desa secara substantif meningkatkan nilai total transfer fiskal pemerintah dari Rp56,2 triliun pada 2015 menjadi sektar Rp168,6 triliun pada 2018 74.954 desa di seluruh nusantara. Meskipun ada peningkatan anggaran sebelumnya dalam sektor-sektor prioritas, kinerja Indonesia dalam indikator-indikator utama pembangunan masih di bawah banyak negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang sama atau lebih rendah. 

Melembagakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dari praktik-praktik partisipatif dan inklusif dalam sistem-sistem pemerintahan desa, Village Law PASA mendukung pemerintah di berbagai tingkat untuk menilai dan meningkatkan efektivitas transfer fiskal tahunan untuk desa, memperkuat sistem-sistem fidusia, dan melembagakan mekanisme dan praktik partisipatif PNPM ke dalam reformasi-reformasi hukum dan kerangka regulasi jangka panjang untuk sistem-sistem inti pemerintah daerah. 

Tujuan keseluruhan Village Law PASA adalah mendukung upaya-upaya pemerintah untuk memastikan tata kelola desa yang akuntabel dan pembangunan desa yang partisipatif. Program ini menghadirkan tiga jenis dukungan:

  1. Rekomendasi dan analisis kebijakan yang tepat waktu
  2. Dukungan teknis dalam operasional dan penerapan kebijakan dan sistem
  3. Analisis yang kuat

Program ini memberikan dukungan analitis dan teknis kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK); Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK); Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT); dan pemangku kepentingan lainnya.

Village Law PASA mendukung usaha-usaha Pemerintah untuk memastikan tercapainya tata kelola desa yang akuntabel dan pembangunan desa yang partisipatif lewat empat pilar:

  1. Mobilisasi, alokasi dan ketersediaan sumber daya;
  2. Pembangunan kapasitas, akuntabilitas dan tata kelola desa;
  3. Pemberdayaan masyarakat dan inklusi, dan;
  4. Pemantauan, evaluasi dan studi tematik.

Publikasi Terkait

Cerita Dari Lapangan

Memperkuat Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Jumat, 27 Jul 2018 Author: Alexander Setiadji Co-Author: Hera Diani, Megha Kapoor

Sistem pengelolaan keuangan desa di Indonesia diterapkan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan desa, termasuk perencanaan hingga pelaporan dan pengawasan berjalan dengan efektik dan transparan. Selama bertahun-tahun, sebagain besar pemerintah desa membuat anggaran, pembukuan dan laporan keuangan menggunakan MS-Excel atau aplikasi lain yang formatnya tidak standar.

Menjawab tantangan ini, Pemerintah Indonesia, melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa untuk membantu serta memudahkan pemerintah desa dan kabupaten/kota dalam merencanakan hingga melaporkan dan mengawasi pengelolaan keuangan desa. Diluncurkan pada tahun 2015, Siskeudes telah diterapkan penuh di sekitar 60 persen desa di Indonesia pada pertengahan 2018.

Ketahui lebih jauh tentang Siskeudes disini.

 

Rumah untuk Masyarakat Adat

Kamis, 21 Sep 2017 Author: Fibria Heliani Co-Author: Wulan Dewi, Irfan Kortschak

Di desa Loloan, Lombok Utara, pemerintah desa telah menggunakan dana desa untuk memperbaiki rumah-rumah anggota masyarakat adat di dua dusun, Tanah Petak Daya dan Lobang Kodek. Lewat penyediaan dana ini, pemerintah desa bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat.

Dana Desa untuk Infrastruktur

Selasa, 30 Mei 2017 Author: Fibria Heliani Co-Author: Wulan Dewi, Irfan Kortschak

Di Desa Pejanggik, Lombok Tengah, pemerintah desa telah menggunakan dana desa untuk perbaikan infrastruktur. Perbaikan dilakukan dengan cara pengerasan jalan tanah agar akses menuju pasar selalu tersedia dalam setiap kondisi cuaca bagi para warga yang tersebar di tiga dusun.

Situs Komunitas Desa Dorong Pemerintahan yang Terbuka, Transparan dan Partisipasif

Selasa, 30 Mei 2017 Author: Wulan Dewi Co-Author: Fibria Heliani, Irfan Kortschak

 

Dua tahun lalu,warga desa Barabali, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tidak leluasa berkomunikasi secara langsung dengan para pejabat pemerintah desa. Secara teori, mereka dapat memberikan pendapat, saran, rekomendasi, dan kritik kepada kepala dusun, yang berjanji memberikannya pada pejabat pemerintah desa yang lebih tinggi. Namun, biasanya tidak ada tanggapan langsung dari masukan ini, jadi warga tidak tahu apakah hal itu berdampak pada pelaksanaan program-program desa, atau apakah pendapat mereka diperhitungkan.

Berkat perkembangan teknologi, beberapa pemerintah desa, seperti di Barabali, mulai menggunakan internet untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi, dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program-program pembangunan desa, dan menerima masukan langsung dari warga. Di bawah pengawasan Kepala Desa Ki Agus Azhar, pemerintah desa Barabali telah membuat laman dan akun media sosial yang memungkinkan warga mengakses informasi mengenai program-program pembangunan desa, bertanya mengenai program-program ini, dan memberikan saran dan keluhan. Kepala desa sendiri langsung menanggapi bayak dari masukan-masukan ini. Penggunaan media sosial ini telah memainkan peran penting dalam memungkinkan masyarakat dan badan-badan pemerintahan untuk mengawasi penggunaan dana desa, dan menjamin pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui keberhasilan penggunaan media sosial, pemerintah desa Barabali telah mengembangkan laman yang dikelola oleh sekretaris desa, yang berisi informasi mengenai penggunaan dana desa. Warga desa di mana saja di seluruh dunia kemudian bisa memberikan masukan. Warga juga dapat menggunakan situs ini untuk mencetak surat-surat resmi dari pemerintahan desa secara mudah, termasuk “surat pernyataan usaha, surat domisili, dan laporan polisi”, menurut sekretaris desa. Namun, karena hanya 30 persen dari warga yang memiliki akses terhadap internet lewat ponsel mereka, informasi ini juga disebarkan dengan cara-cara lain, misalnya lewat papan pengumuman warga.

Adanya akses langsung kepada pemerintah desa, warga menjadi lebih yakin para pejabat desa akan menanggapi masukan-masukan mereka. Akibatnya, mereka menjadi lebih termotivasi dan mau berpartisipasi dalam semua hal terkait tata kelola desa, baik lewat dunia maya, maupun dalam rapat-rapat dan diskusi tatap muka. Hal ini membantu memastikan alokasi pendanaan desa adil dan merata, dan diyakini demikian oleh semua warga desa.

Meskipun kapasitas peladen (server) terbatas, Desa Barabali terus mengimplementasikan langkah-langkah tambahan untuk memastikan akses warga terbuka terhadap informasi dan “untuk meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat atas laman tersebut”, menurut kepala desa. Pengalaman Barabali telah menginspirasi banyak pemerintahan desa lainnya di seluruh Indonesia untuk mengembangkan sistem yang sama untuk masyarakat setempat.

Menjembatani Kegiatan Ekonomi

Rabu, 17 Mei 2017 Author: Fibria Heliani Co-Author: Wulan Dewi, Irfan Kortschak

 

Di desa Loloan, Lombok Utara, pemerintah desa mengalokasikan Rp 27 juta dari dana desa 2016 untuk memperbaiki dan merenovasi jembatan dan jalan di dusun Tanah Petak Lauk. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dengan memperbaiki akses bagi warga yang bekerja memecah batu.