Skip to main content
    • image of Basic Service Delivery

Program Inovasi Desa

Program ini fokus pada dukungan bagi desa-desa untuk melakukan investasi pembangunan yang baik dari dana-dana yang mereka terima. Program ini bertujuan untuk mendorong dan memberikan insentif kepada desa-desa untuk mengalokasikan lebih banyak Dana Desa untuk sektor wirausaha dan untuk meningkatkan kualitas teknis dari kegiatan-kegiatan tersebut. VIP menyediakan pembiayaan untuk tiga sarana:

  1. Sarana inovasi desa di tingkat kabupaten yang akan mendukung pelembagaan fungsi-fungsi pertukaran pengetahuan yang difasilitasi PNPM dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  2. Peningkatan kapasitas bagi penyedia layanan teknis yang akan meningkatkan keahlian mereka dalam memberikan layanan teknis ke desa-desa; dan
  3. Data yang mendukung pemeliharaan dan penggunaan data untuk menjawab kebutuhan, prioritas serta hasil pembangunan desa.

Bersama-sama, ketiga sarana ini akan meningkatkan kapasitas desa-desa untuk merencanakan (dan pada akhirnya menggunakan) dana-dana yang mereka terima untuk investasi pembangunan desa dengan fokus pada kewirausahaan desa, pembentukan sumber daya manusia, dan infrastruktur desa.

Cerita Dari Lapangan

Menampilkan Program Inovasi Desa ke Masyarakat Global

Jumat, 30 Nov 2018 Author: M. Ikhwan Maulana Co-Author: Hera Diani, Bambang Soetono

 

 

Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) turut menyelenggarakan dan menjadi salah satu pembicara dalam 4th High Level Meeting (HLM4) on Country-Led Knowledge Sharing: Local Innovation as a Driver for Global Development. Acara tersebut diadakan pada 15-17 Oktober 2018 di Bali sebagai bagian dari pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Partisipasi Kemendesa diantaranya untuk menunjukkan sarana dan mekanisme berbagi pengetahuan yang diusung oleh Program Inovasi Desa atau Village Innovation Program (VIP)—kepada lebih dari 300 peserta dari 41 negara. Para peserta mendapat pengetahuan mengenai langkah-langkah yang diambil VIP dalam mengidentifikasi, mendokumentasikan, membagi dan mereplikasi inovasi di desa-desa lokasi program, yang mencapai lebih dari 74.957 desa. VIP merupakan program yang memperkenalkan pendekatan knowledge sharing untuk mendorong inovasi sekaligus perkembangan sistem pendukung di desa, sehingga kualitas pembangunan desa meningkat dan mampu memberian layanan yang lebih bak lagi kepada masyarakat.

Para peserta terutama tertarik dengan proses pengelolaan dan berbagi pengetahuan pada skala nasional, dan potensi mereplikasi model inovasi Indonesia di negara lain. Hal-hal yang menarik perhatian mereka diantaranya bagaimana VIP mendorong desa-desa untuk mengidentifikasi inovasi, kesempatan kerja sama dalam melembagakan mekanisme berbagi pengetahuan untuk membantu replikasi di negara-negara lain. Tidak ketinggalan, seorang peserta bahkan memuji Pemerintah Indonesia karena memiliki kementerian khusus untuk pembangunan desa, bahkan mengelola inovasi desa.

Tanggapan-tanggapan dari para peserta ini selaras dengan keinginan Menteri Eko Putro Sandjojo untuk menjadikan forum tersebut sebagai tempat untuk memperlihatkan model pembangunan desa agar dapat diadopsi dan direplikasi oleh negara-negara lain. Menteri Eko merupakan salah satu panelis yang aktif dalam High-Level Panel on Institutionalizing Knowledge Sharing: Pathways to Foster Local Innovation’.

Sebagai bagian dari Pasar Pengetahuan (Knowledge Market Place), Kemendesa menampilkan buku raksasa berukuran 1,1 x 1,5 meter meter berjudul Bagaimana Menginovasi Desa-Desa Seantero Negeri (How to Innovate Villages Across the Country) — yang menarik perhatian banyak pihak di forum tersebut. Buku 10 halaman tersebut menggarisbawahi bagaimana inovasi di desa diidentifikasi, didokumentasikan, dibagi, dan direplikasi di seluruh Indonesia lewat Program Inovasi Desa.

Pada hari kedua forum tersebut, lebih dari 150 peserta berkesempatan mengamati langsung pelaksanaan Bursa Inovasi Desa di tingkat kabupaten, dan mengunjungi desa-desa yang telah dinilai inovatif di Bali.

Inovasi dari Masyarakat Desa untuk Percepatan Pembangunan Desa

Rabu, 18 Apr 2018 Author: Fibria Heliani Co-Author: Lingga Suyud, Muhammad Ikhwan Maulana

Untuk mendorong akselerasi pembangunan di desa dan penggunaan dana desa yang lebih efektif dan inovatif, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  (Kemendesa PDTT) meluncurkan Gerakan Inovasi Desa pada Bursa Inovasi Desa (BID) di Kabupaten Halmahera Utara pada akhir 2017, sebagai bagian dari soft launch program Inovasi Desa (PID).

Bursa Inovasi Desa merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa yang diciptakan untuk menjadi wadah berbagai desa untuk belajar dan bertukar ilmu tentang solusi kreatif dan inovatif di bidang infrastruktur, sumber daya manusia dan layanan dasar, serta kewirausahaan dan pembangunan ekonomi lokal. Lewat pertukaran pengetahuan ini, desa didorong untuk mereplikasi dan mengadopsi inovasi yang ada, mendokumentasikannya, memanfaatkan dan mengundang tenaga ahli yang tersedia dan pada akhirnya menciptakan solusi-solusi inovatif baru. Sepanjang tahun 2017, Bursa Inovasi Desa diadakan di tingkat kabupaten dan pada tahun 2018 direncanakan akan diadakan di tingkat kecamatan.

Program Inovasi Desa sendiri diimplementasikan di 33 provinsi, 434 kabupaten/kota dan 6.453 kecamatan di Indonesia.

Festival Desa Inovatif Tampilkan Ide-ide Segar Penggunaan Dana Desa

Rabu, 31 Mei 2017 Author: Hera Diani Co-Author: Suryo Utomo, M. Ikhwan Maulana

Di tengah siang hari yang terik itu, sejumlah jamban jongkok menyambut pengunjung Taman Budaya di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
 
Para pengunjung itu tidak hendak membeli jamban baru, bukan pula sedang mengerjakan perbaikan rumah. Mereka termasuk dari 350 warga desa yang sedang ‘berbelanja’ gagasan dan inovasi-inovasi untuk meningkatkan layanan dan infrastruktur dasar di desa-desa asal mereka.
 
Festival Desa Inovatif 2017 diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bekerja sama dengan Program Generasi Cerdas dan Sehat dari Kementerian Desa. Festival ini menampilkan solusi-solusi inovatif untuk menanggulangi beberapa kendala pembangunan yang mendesak segera diatasi oleh masyarakat desa.

Tema utama festival adalah implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur penyaluran Dana Desa untuk lebih dari 74.000 desa. UU Desa itu meningkatkan wewenang dan tanggung jawab masyarakat lokal desa dalam menggunakan Dana Desa mereka. Banyak pihak meyakini bahwa undang-undang desa ini berpotensi mengatasi ketimpangan di wilayah perdesaan di Indonesia.
 
Para pengunjung bertukar ide dan cara menggunaan Dana Desa secara lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama dalam meningkatkan layanan sosial dasar, dan untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan.

 
Berkeliling dari satu ‘warung’ ke warung lain di festival tersebut, saya terkesan dengan gagasan kreatif dan dedikasi warga desa untuk mengatasi beragam masalah layanan publik yang mereka hadapi.
 
Teknologi canggih mungkin tidak ditemukan di sini namun solusi-solusi yang muncul sederhana, kreatif dan aplikatif untuk kebutuhan-kebutuhan warga desa.
 
Saya bertemu petugas kesehatan Sri Santiani, yang menggagas Tabungan Bersalin (Tabulin), setelah melihat banyaknya ibu dan perempuan hamil yang terbebani biaya melahirkan dan perawatan anak.
 
Sri mendapat ide soal tabungan itu setelah melihat banyak ibu-ibu yang tidak memiliki asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), atau ada yang memilikinya tapi tidak mampu membayar preminya. Tabulin membantu para ibu menabung untuk layanan bersalin. Para ibu lain juga bisa memanfaatkan program ini untuk kebutuhan lain.
 
Favorit pengunjung adalah inisiatif ‘Kontrak Bidan’. Ide ini dimunculkan oleh
Nonong Muhaemin, seorang tenaga kesehatan yang desanya kesulitan mengatasi tingginya kasus kematian ibu melahirkan akibat kurangnya fasilitas kesehatan. Puskesmas terdekat dari Desa Tokolok tempat ia tinggal adalah sekitar 25 kilometer jauhnya melewati medan yang berat.
 
Setelah desa tempat Nonong tinggal itu mengaktifkan kembali posyandu dan merekrut bidan secara khusus, tidak ada lagi kasus kematian saat melahirkan, dan jumlah kehamilan berisiko tinggi serta kasus Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) juga menurun drastis.
 
Honor bidan tersebut awalnya dibayar lewat program Generasi, namun setelah melihat manfaat program, masyarakat desa kemudian menggunakan Dana Desa mereka.
 
Sementara itu, di Desa Mekarsari di Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, seorang kepala sekolah dasar, Sabirin, mendapat ide mengenai ‘sekolah tanpa dinding’.
 
Desa tempat Sabirin tinggal itu tidak memiliki sekolah menengah pertama. Yang terdekat berjarak 10 kilometer dan banyak keluarga tidak mampu membayar biaya transportasi untuk mengirim anak-anak mereka ke seolah itu. Tanpa prospek pendidikan menengah, banyak anak-anak yang menikah setelah lulus SD, kemudian bercerai tak lama kemudian, dengan alasan utama masalah finansial dan tidak adanya pekerjaan.
 
Sabirin bertanya pada anak-anak di desa itu apakah mereka ingin melanjutkan pendidikan jika ada SMP di desa itu dan mereka menanggapi dengan antusias. SMP Satu Atap kemudian dibuka pada 2012, berbentuk gubuk sederhana yang dibangun oleh sumbangan masyarakat, dan didukung oleh Generasi.
 
Tanpa memungut biaya dari semua murid, sekolah baru itu berdampak besar pada tingkat pernikahan di bawah umur. Pada 2016, tidak ada lagi anak-anak yang langsung menikah setelah mereka lulus SD, dibandingkan dengan 10-12 pernikahan anak pada tahun-tahun sebelumnya. Sekolah itu sampai sekarang masih didanai oleh masyarakat setempat.
 
Kembali ke jamban-jamban tadi, benda itu dipamerkan bukan untuk menawarkan teknologi baru soal toilet, tapi sebagai ajakan bagi lembaga-lembaga keuangan untuk menandai skema kredit kepemilikan jamban di Indonesia, di mana sekitar 32 persen dari jumlah penduduk masih buang air besar sembarangan.
 
Menurut saya, itu gagasan yang mencerdaskan.

 

Sumber: https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/id/festival-desa-inovatif-tampilkan-ide-ide-segar-penggunaan-dana-desa

Situs Komunitas Desa Dorong Pemerintahan yang Terbuka, Transparan dan Partisipasif

Selasa, 30 Mei 2017 Author: Wulan Dewi Co-Author: Fibria Heliani, Irfan Kortschak

 

Dua tahun lalu,warga desa Barabali, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tidak leluasa berkomunikasi secara langsung dengan para pejabat pemerintah desa. Secara teori, mereka dapat memberikan pendapat, saran, rekomendasi, dan kritik kepada kepala dusun, yang berjanji memberikannya pada pejabat pemerintah desa yang lebih tinggi. Namun, biasanya tidak ada tanggapan langsung dari masukan ini, jadi warga tidak tahu apakah hal itu berdampak pada pelaksanaan program-program desa, atau apakah pendapat mereka diperhitungkan.

Berkat perkembangan teknologi, beberapa pemerintah desa, seperti di Barabali, mulai menggunakan internet untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi, dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program-program pembangunan desa, dan menerima masukan langsung dari warga. Di bawah pengawasan Kepala Desa Ki Agus Azhar, pemerintah desa Barabali telah membuat laman dan akun media sosial yang memungkinkan warga mengakses informasi mengenai program-program pembangunan desa, bertanya mengenai program-program ini, dan memberikan saran dan keluhan. Kepala desa sendiri langsung menanggapi bayak dari masukan-masukan ini. Penggunaan media sosial ini telah memainkan peran penting dalam memungkinkan masyarakat dan badan-badan pemerintahan untuk mengawasi penggunaan dana desa, dan menjamin pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui keberhasilan penggunaan media sosial, pemerintah desa Barabali telah mengembangkan laman yang dikelola oleh sekretaris desa, yang berisi informasi mengenai penggunaan dana desa. Warga desa di mana saja di seluruh dunia kemudian bisa memberikan masukan. Warga juga dapat menggunakan situs ini untuk mencetak surat-surat resmi dari pemerintahan desa secara mudah, termasuk “surat pernyataan usaha, surat domisili, dan laporan polisi”, menurut sekretaris desa. Namun, karena hanya 30 persen dari warga yang memiliki akses terhadap internet lewat ponsel mereka, informasi ini juga disebarkan dengan cara-cara lain, misalnya lewat papan pengumuman warga.

Adanya akses langsung kepada pemerintah desa, warga menjadi lebih yakin para pejabat desa akan menanggapi masukan-masukan mereka. Akibatnya, mereka menjadi lebih termotivasi dan mau berpartisipasi dalam semua hal terkait tata kelola desa, baik lewat dunia maya, maupun dalam rapat-rapat dan diskusi tatap muka. Hal ini membantu memastikan alokasi pendanaan desa adil dan merata, dan diyakini demikian oleh semua warga desa.

Meskipun kapasitas peladen (server) terbatas, Desa Barabali terus mengimplementasikan langkah-langkah tambahan untuk memastikan akses warga terbuka terhadap informasi dan “untuk meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat atas laman tersebut”, menurut kepala desa. Pengalaman Barabali telah menginspirasi banyak pemerintahan desa lainnya di seluruh Indonesia untuk mengembangkan sistem yang sama untuk masyarakat setempat.

Air Bersih untuk Semua

Senin, 29 Mei 2017 Author: Fibria Heliani Co-Author: Wulan Dewi, Irfan Kortschak

 

Pada 2015 dan 2016, di desa Rempek, Lombok Utara, untuk memastikan ketersediaan air bersih untuk kegiatan warga sehari-hari, pemerintah desa mengalokasikan dana desa untuk merawat dan mengganti pipa-pipa air yang dikelola Perusahaan Air Minum Desa. Pipa-pipa itu dipasang pada akhir 1980an untuk menyediakan air untuk 16 dusun di daerah pegunungan tersebut dengan luas wilayah 38.000 km2. Sebelum ada pipa-pipa itu, warga harus berjalan sampai 1,5 km dari rumah ke mata air terdekat untuk mengambil air.

Air sekarang tersedia di setiap rumah warga. Pemerintah desa membantu warga mengelola penggunaan air dengan memasang meteran di tiap rumah. Warga diminta membayar Rp 800-Rp 1.000 per m3, sementara fasilitas publik seperti masjid dan sekolah dibebaskan dari biaya tersebut. Pemerintah desa juga menyediakan air gratis untuk rumah-rumah tangga dalam situasi tertentu, seperti ketika ada acara pernikahan atau pemakaman.

Merawat Orang Tua Kita

Jumat, 26 Mei 2017 Author: Fibria Heliani Co-Author: Wulan Dewi, Irfan Kortschak

Di desa Pejanggik, Lombok Tengah, pemerintah desa telah menggunakan dana desa untuk menyediakan vitamin dan pemeriksaan kesehatan rutin setiap enam bulan untuk warga usia lanjut yang tidak tercakup dalam program asuransi kesehatan pemerintah untuk masyarakat di bawah dan sedikit di atas garis kemiskinan. Tahun lalu, 1.200 manula mengikuti program tersebut, dan hanya 300 orang yang tercakup dalam program asuransi nasional.

 

 

(Foto: Fauzan Ijazah)

Menenun Benang

Rabu, 24 Mei 2017 Author: Fibria Heliani Co-Author: Wulan Dewi, Irfan Kortschak

Di desa Loloan, Lombok Utara, pemerintah desa telah mengalokasikan Rp 6 juta dari dana desa untuk membeli benang bagi 10 penenun untuk menambah modal kerja mereka. Awal tahun ini, pemerintah desa menyediakan dana tambahan untuk memfasilitasi pembelian peralatan tenun dan membayar penenun senior untuk memberikan pelatihan.

 

(Foto: Fauzan Ijazah)