Skip to main content
    • image of Basic Service Delivery

MELAYANI (Menguraikan Permasalahan Perbaikan Layanan Dasar di Indonesia) mendukung pemerintah kabupaten di Indonesia untuk menggunakan pendekatan berbasis masalah dalam menaggulangi masalah-masalah layanan dasar, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kapasitas mereka masing-masing. MELAYANI dirintis di tiga kabupaten sejak pertengahan 2017.

Sebagian besar penyelenggaraan layanan dasar, termasuk di dalamnya layanan dasar pendidikan, kepada masyarakat miskin dan hampir miskin menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di Indonesia. Ketersediaan layanan dasar responsif akan tergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam menganalisa dan memecahkan permasalahan lewat tindakan-tindakan kolektif.

MELAYANI mendorong kabupaten untuk menjawab tantangan yang mereka temui dalam penyelenggaraan layanan dasar, sambil tetap berkontribusi pada prioritas Nawa Cita yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia. Program ini menghadirkan dukungan dalam bentuk pendekatan berulang (iterative) untuk membantu pemerintah kabupaten mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan layanan, menguji solusi, memantau implementasi, belajar dari apa yang telah dilakukan dan memodifikasi solusi berdasarkan pelajaran yang diterima. 

MELAYANI menggunakan metodologi yang diambil dari studi internasional terkemuka tentang reformasi penyelenggaraan layanan, termasuk “Adaptasi Iteratif Berbasis Masalah” (Problem Driven Iterative Assesment, PDIA), Deliverology, dan instrumen rintisan World Bank – Rapid Assessment and Action Plan.

Penjelasan mengenai pendekatan PDIA tersedia dalam 13 video di halaman Multimedia atau website Batukarinfo.

MELAYANI bertujuan untuk:

  1. Memahami bagaimana kabupaten mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan dalam rangka membuat desain intervensi yang lebih baik lagi untuk meningkatkan ketersediaan layanan; dan
  2. Membangun model yang problem-driven yang dapat dikembangkan dan diterapkan sebagai bagian dari dukungan untuk meningkatkan penyediaan layanan.

Proses Pemecahan Masalah

MELAYANI_Diagram_Proses_Pemecahan_Masalah

Mitra Pemerintah

Cerita Dari Lapangan

Membuat 'Masalah Masyarakat' menjadi 'Masalah Pemerintah': Refleksi seorang Mantan Bupati di Indonesia

Jumat, 7 Sep 2018 Author: Suyoto Co-Author: Karrie McLaughlin

 

Tantangan desentralisasi

Tujuh belas tahun yang lalu, Indonesia mengawali desentralisasi yang dilakukan secara besar-besaran. Hanya dalam waktu singkat, tanggung jawab untuk melaksanakan banyak layanan publik dialihkan ke pemerintah daerah. Ini dilakukan dengan harapan bahwa desentralisasi akan menciptakan pemerintah daerah yang lebih dinamis dan responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat setempat. Namun, hasil yang diharapkan belum dapat terealisasi di banyak tempat.

Dalam pandangan saya, faktor pendorong utama dari hasil yang belum optimal adalah pendekatan pemerintah pusat dalam mengatur pemerintah daerah. Dalam lingkungan yang terdesentralisasi, pemerintah pusat memiliki peran yang sah sebagai regulator dalam menetapkan standar pemberian layanan atau prosedur manajemen keuangan. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemerintah pusat lebih memberi fokus dalam mengendalikan masukan dan proses, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada akuntabilitas hasil. Pendekatan ini menghasilkan semakin bertambahnya peraturan-peraturan yang membatasi dan birokrasi yang kurang percaya diri, sehingga menyulitkan para pimpinan daerah untuk menanggapi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.


 
Pendekatan berorientasi masyarakat

Sikap 'kita tidak bisa melakukannya' inilah yang saya coba hilangkan sewaktu menjabat sebagai Bupati Bojonegoro, sebuah kabupaten dengan populasi 1,2 juta penduduk di Jawa Timur. Saya berupaya untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memahami masalah yang dihadapi oleh masyarakat Bojonegoro. Untuk hal ini, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) menyediakan kerangka kerja yang bermanfaat (dibandingkan seperangkat indikator kinerja). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menyediakan sebuah struktur untuk mengumpulkan data dan menelaah permasalahan di Bojonegoro, namun tetap memberikan fleksibilitas untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan memahami posisi pembangunan kita sendiri.

Data lokal ini penting, akan tetapi belum bisa memastikan bahwa ‘masalah masyarakat’ diadopsi menjadi ‘masalah pemerintah’. Untuk melakukan hal ini, kami harus menggunakan data tersebut dalam menyusun prioritas yang bermanfaat bagi kami. 

Pemerintah daerah di Indonesia harus menyiapkan berbagai laporan tahunan untuk kementerian yang berbeda dan dengan visi yang berbeda. Kami dievaluasi berdasarkan beragam indikator, tapi tidak semuanya sesuai dengan kebutuhan daerah. Sebagai contoh, Bojonegoro menghadapi risiko tinggi bencana alam yang tinggi, termasuk banjir dan kekeringan. Namun, indikator evaluasi untuk kesiapsiagaan bencana alam lebih fokus pada kebakaran, sehingga akibatnya tidak sesuai dengan kebutuhan Bojonegoro.

Alih-alih hanya mengikuti indikator evaluasi nasional, data memungkinkan birokrat untuk memiliki cerita yang jelas tentang alasan mereka harus memberi fokus pada isu-isu setempat, antara lain pengendalian banjir. Hal ini membuat mereka berubah dari sekedar bertanggung jawab untuk sekadar  mencentang kotak (agar gugur kewajiban)’ ke benar-benar mulai memenuhi beragam kebutuhan masyarakat di kabupaten.

Pemahaman yang jelas tentang masalah masyarakat juga dapat mengubah proses penganggaran. Sebelumnya anggaran kami selalu terlihat sama dari tahun ke tahun karena para Satuan Kerja Perangkat Daerah menyerahkan anggaran tahun sebelumnya dan hanya membuat sedikit perubahan. Saya menantang staf saya untuk memulai proses penganggaran dengan memahami masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Bojonegoro. Kami menyebutnya 'penganggaran berbasis masalah'.

Selain itu, dengan berfokus pada masalah-masalah utama di daerah setempat, pembahasan bergeser dari fokus pada anggaran menjadi fokus pada sumberdaya. Kedua hal ini sangat berbeda. Anggaran bersifat terbatas dan sangat politis. Sedangkan sumberdaya terdapat di setiap tingkatan: pada individu, di desa, organisasi masyarakat, melalui tingkat kabupaten dan tingkat di atasnya.

Contoh yang baik dari proses ini adalah pengembangan Gerakan Desa Cerdas dan Sehat (GDSC). Selain menggunakan data yang dikumpulkan oleh lembaga statistik pemerintah, saya memulai proses pengumpulan data dari bawah ke atas (bottom-up), setiap desa di kabupaten diminta untuk mengumpulkan data mengenai serangkaian indikator. Kinerja mereka dipantau dan diberi penghargaan terhadap peningkatan indikator-indikator tersebut.

 

Terus memantau kemajuan

Akhirnya, penting untuk selalu memantau kemajuan. Untuk melakukan ini, kami mengadakan review manajemen mingguan untuk membahas program-program prioritas. Kami juga mengembangkan aplikasi komputer untuk memantau kinerja program. Tapi, kami segera belajar bahwa tanpa tindak lanjut secara off-line, sistem komputer hanya menjadi sebuah kecanggihan tanpa arti yang tidak menghasilkan dampak nyata. Demikian pula, selain menggunakan LAPOR versi setempat, yaitu sebuah aplikasi komputer yang dikembangkan secara nasional agar masyarakat melaporkan masalah, pemerintah Bojonegoro juga mengadakan pertemuan mingguan setiap Jumat di balai warga agar semua orang bisa datang dan mengajukan pertanyaan.

 

Satu model strategis tidak dapat diterapkan ke semua hal

Berdasarkan pengalaman saya di Bojonegoro, jelas bahwa memajukan hasil pembangunan di tingkat daerah mengharuskan  pemerintah agar tidak menggunakan satu model strategis saja yang diterapkan dalam semua hal, melainkan pemerintah daerah perlu menggunakan model yang memungkinkan untuk memahami dan menanggapi isu-isu dan karakter unik dari setiap desa dan kabupaten. Langkah-langkah yang kami lakukan juga dapat memperdalam pemahaman kita mengenai kerangka kerja yang disajikan dalam Laporan Pembangunan Dunia 2017, yang menyebutkan bahwa efektifitas suatu kebijakan didorong oleh  komitmen, koordinasi dan kerja sama.

Bojonegoro menggunakan 'masalah masyarakat’ dan orientasi penyelesaian masalah yang kuat untuk membangun komitmen dan koordinasi dukungan. Kebijakan yang berpijak pada kebutuhan  masyarakat yang terlihat akan lebih bermakna bagi pemangku kepentingan daerah. Diskusi rutin mengenai masalah-masalah tersebut di dalam pertemuan tiap Jumat memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik, dan juga mencari cara agar masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

Pendekatan yang digunakan Bojonegoro untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah, kemudian mencari dan menyesuaikan solusi yang tepat, saat ini didukung oleh MELAYANI – program Bank Dunia yang mendukung pemerintah daerah untuk menyelesaikan tantangan terkait dengan layanan dasar di Indonesia. Program tersebut memakai model pemecahan masalah secara iteratif/berulang dan adaptif (Problem Driven Iterative Adaptation/PDIA) sebagai instrumen tambahan untuk mengidentifikasi masalah, serta mengembangkan, menerapkan dan menyempurnakan solusi.

Pejabat pemerintah internasional, nasional dan daerah berbagi pengalaman dalam menyusun dan menerapkan tanggapan terhadap masalah masyarakat di seminar eksekutif MELAYANI. Video presentasi dan diskusi utama dapat ditemukan di sini.

 

-----

Sumber: http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/id/membuat-masalah-masyarakat-menjadi-masalah-pemerintah-refleksi-seorang-mantan-bupati-di-indonesia

MELAYANI — Bersama Pemerintah Daerah Atasi Masalah Berulang Pemberian Layanan

Senin, 23 Jul 2018 Author: Karrie McLaughlin Co-Author: Hera Diani

Sebagian besar tanggung jawab dalam menyediakan layanan publik dasar bagi warga miskin dan hampir miskin ada pada pemerintah daerah. Setelah desentralisasi besar-besaran pada 2001, transfer ke pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa mencakup setengah dari anggaran pemerintah (belum termasuk subsidi dan bunga). Pemerintah kabupaten terutama bertanggung jawab mengelola layanan-layanan kesehatan dan pendidikan, mengawasi 75.000 desa, dan mengelola 80 persen dari jaringan jalan. Untuk itu, kemajuan dalam pemberian layanan dasar bergantung pada kapasitas pemerintah daerah untuk menganalisis dan mengatasi masalah melalui aksi bersama.

Seiring perubahan pada lokus penyediaan pemberian layanan, demikian juga dengan karakteristiknya. Meskipun belum ditanggulangi seluruhnya, banyak masalah infrastruktur dasar telah diatasi:  sekolah dan puskesmas telah dibangun; guru, bidan, dan dokter telah direkrut; dan warga menggunakan jasa-jasa mereka. Masalah-masalah yang mendasar sebagian besar telah diatasi, dan kabupaten-kabupaten sekarang mengarah ke isu-isu yang berulang, seperti peningkatan kualitas pendidikan atau layanan kesehatan atau koordinasi layanan untuk dampak yang lebih berarti.

 

Dinas Pendidikan Dasar, Bappeda dan Dewan Pendidikan Kabupaten Belu berpartisipasi dalam diskusi pemetaan masalah manajemen sekolah.
Dinas Pendidikan Dasar, Bappeda dan Dewan Pendidikan Kabupaten Belu turut berpartisipasi dalam diskusi pemetaan masalah manajemen sekolah.

 

 

Ada elemen umum dalam masalah-masalah yang lebih pelik ini. Masalah-masalah ini lebih rumit, dengan konteks yang lebih spesifik, dan tidak dapat diatasi oleh kabupaten hanya dengan bertindak sebagai pelaksana solusi-solusi yang berlaku umum dari pemerintah pusat. Akar dari permasalahan memiliki banyak aspek dan sering kali berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sehingga memerlukan pemahaman yang cermat mengenai situasi setempat dan pengembangan solusi yang merespons kebutuhan lokal secara spesifik. Karenanya, pemerintah-pemerintah kabupaten harus berperan lebih aktif dalam mengidentifikasi, memahami, dan merespons masalah-masalah pemberian layanan lokal yang mereka hadapi.

MELAYANI (Menguraikan Permasalahan Perbaikan Layanan Dasar di Indonesia) adalah sebuah program rintisan yang mencari respons untuk tantangan-tantangan tersebut. Hal itu dilakukan dengan mengembangkan kapasitas pemerintah daerah untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah pemberian layanan. Di tiga lokasi rintisan, tim Bank Dunia bekerja bersama badan-badan dan pimpinan daerah untuk membantu mengurai dan menggali permasalahan yang telah diidentifikasi untuk mencari akar masalah dan solusi yang relevan serta kontekstual.

Secara politis, MELAYANI mempertimbangkan isi Laporan Pembangunan Dunia 2017 dengan sungguh-sungguh. Program ini mendukung pemerintah daerah untuk memilah isu-isu yang dianggap paling penting, dan membantu memastikan isu-isu itu menjadi prioritas politik di daerah. Dengan fokus pada masalah-masalah, program ini mendorong kerja sama dan koordinasi. Dengan menjadikan analisis sebagai jangkar untuk sebuah isu, bukannya untuk “sektor” tertentu, hal ini memungkinkan keterlibatan lebih banyak pihak dan identifikasi serta mobilisasi sumber-sumber daya baru. Selain itu, dukungan untuk pemerintah daerah agar lebih memahami masalah-masalah warga menghasilkan argumen-argumen yang lebih jelas bagi stabilitas dan komitmen kebijakan.

Secara teknis, program ini menggabungkan beberapa pemikiran yang didasarkan pada pendekatan[1] Program Driven Iterative Adaptation (PDIA) namun diperkuat dengan konsep-konsep pemikiran lain, termasuk Deliverology[2] dan pengalaman-pengalaman tim Bank Dunia dalam menjalankan program pendahulu MELAYANI, yaitu pendekatan[3] Rapid Assessment and Action Plan (RAAP). MELAYANI menunjukkan siklus yang dijalankan pemerintah dan bagaimana pelatih-pelatih MELAYANI mendukung mereka sepanjang program.

Selain mendukung pemerintah daerah, MELAYANI juga bertujuan untuk menyoroti bagaimana pengembangan kapasitas dan perubahan di tingkat lokal berlangsung. Tulisan-tulisan selanjutnya akan melihat kemajuan program dan membagi pembelajaran dari lapangan.

 

 

[1] Kumpulan makalah PDIA secara lengkap tersedia di https://bsc.cid.harvard.edu/publications/policy-area/pdia-building-state-capability  

[2] Barber, Michael, Andy Moffit and Pauk Kihn (2010) Deliverology 101: A Field Guide for Educational Leaders.  Corwin: California, USA

[3] Bank Dunia (2015) Rapid Assessments and Action Plans to Improve Delivery in Subnational Governments. Bank Dunia: Washington DC