Skip to main content
    • image of Basic Service Delivery

Generasi

Kegiatan Generasi ditujukan untuk memberdayakan masyarakat lokal di kecamatan dan desa miskin dan terpencil di sejumlah wilayah untuk meningkatkan penggunaan layanan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Proyek ini sistem hibah lewat skema insentif dan partisipatif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan perempuan dan anak-anak di desa-desa terpencil dan miskin, serta pembiayaan kegiatan pengembangan kapasitas di tingkat desa.

Proyek ini menyasar tiga Tujuan Pembangunan Milenium di mana kinerja Indonesia masih tertinggal:

  1. Pencapaian pendidikan dasar universal;
  2. Pengurangan angka kematian bayi; dan
  3. Peningkatan kesehatan ibu hamil.

Dengan memanfaatkan target yang disepakati untuk 12 indikator kesehatan dan pendidikan, proyek ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi dan menerapkan solusi-solusi lokal yang menjawab tantangan kesehatan dan pendidikan.

Publikasi Terkait

Cerita Dari Lapangan

Kabupaten Sukabumi Tingkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini Lewat Diklat Berjenjang

Senin, 12 Nov 2018 Author: Fibria Heliani

 

Pendidikan anak usia dini merupakan program yang krusial karena usia 0-6 tahun dianggap sebagai periode emas tumbuh kembang anak. Semakin banyak lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) yang didirikan di negara ini, namun tantangan yang dihadapi juga banyak, mulai dari ketersediaan fasilitas hingga kompetensi tenaga pendidik PAUD.

Di banyak layanan, para guru PAUD mengajar dengan penuh dedikasi, namun pembekalan dan tingkat pendidikan yang mereka miliki terbatas. Sebagian besar dari mereka adalah anggota masyarakat dengan latar belakang pendidikan SMA. Untuk itu, Kabupaten Sukabumi memiliki resep tersendiri untuk memastikan guru-guru PAUD di daerahnya memiliki bekal yang cukup untuk mendidik anak-anak usia dini. Pemerintah Kabupaten Sukabumi memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan PAUD di 22 kecamatan lewat kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Berjenjang yang menjadi bagian dari program Pilot PAUD Generasi Cerdas Desa (GCD).

Pilot PAUD GCD merupakan program rintisan kolaboratif untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan PAUD di desa. Program ini memfasilitasi kerja sama antara program PAUD di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan program Generasi Sehat Cerdas (Generasi) di bawah koordinasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Di tingkat kabupaten, pemerintah pusat melalui dinas perwakilan bekerja sama dengan 25 pemerintah kabupaten, dan melibatkan pemerintah kecamatan serta desa hingga organisasi mitra lokal dan masyarakat.

Diklat Berjenjang terdiri dari Diklat Dasar, Diklat Lanjut, dan Diklat Mahir. Sepanjang 2016-2017, kurang lebih 15.000 guru PAUD di 25 kabupaten telah mengikuti Diklat Dasar. Diklat Dasar terdiri atas pelatihan, tugas mandiri, kunjungan belajar lokal, kegiatan gugus PAUD dan kegiatan pendampingan.

Upaya pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan kapasitas guru PAUD tidak berhenti di situ. Di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Diklat Dasar diperluas dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD). Skema yang sama dilanjutkan di Kecamatan Jampang Kulon, kemudian Kecamatan Kadudampit. Pada 2018, 90 persen guru PAUD di Kecamatan Kadudampit mengikuti Diklat Berjenjang Tingkat Lanjut dengan pembiayaan dari Dana Desa.

“Pada Agustus 2018 ini, 21 guru dari tujuh desa mengikuti Diklat Lanjut. Sebenarnya APBDesa hanya dapat membiayai 17 guru. Karena tidak ingin ketinggalan, empat guru ikut diklat ini dengan pembiayaan mandiri, ujar Lomri, Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

Ia menambahkan bahwa jumlah ADD untuk Diklat Berjenjang berbeda-beda tergantung dari kebijakan pemerintah desa. Di Kecamatan Jampang Kulon, alokasi biaya Diklat Dasar adalah Rp1.500.000 per orang, sementara di Kecamatan Pelabuhan Ratu Rp600.000 per orang dan di Kecamatan Kadudampit Rp1.800.000 per orang untuk Diklat Lanjut.

 

Advanced Training and Education Program for ECED teachers in Kadudampit, Sukabumi.
Diklat Berjenjang Tingkat Lanjutan untuk para guru PAUD di Kecamatan Kadudampit, kecamatan pertama di Kabupaten Sukabumi yang melakukan kegiatan tersebut. (Foto: The World Bank/Fibria Heliani).

 

 

Bunda PAUD Sangat Aktif

Kelancaran proses peningkatan kapasitas guru-guru PAUD di Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari keinginan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dari pemerintah lokal dan masyarakat.

Ide tentang peningkatan kapasitas guru PAUD yang dibiayai Dana Desa pertama kali muncul dari para guru pada saat musyawarah dusun (Musdus) 2017. Hasil diskusi lalu dikoordinasikan dengan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) dan dibawa ke musyawarah desa. HIMPAUDI bersama para guru atau bunda PAUD kecamatan juga ikut dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.

“Di Musrenbang kecamatan, kepala desa wajib hadir didampingi dengan Bunda PAUD Desa,” papar Camat Kadudampit, Jaenal Abidin.

Setelah pelantikan pada 2017, Bunda PAUD Desa selalu gencar melakukan sosialisasi pentingnya kompetensi guru PAUD dalam mendidik. Di setiap kegiatan di tingkat kecamatan, selain kepala desa, Bunda PAUD Desa selalu ikut serta. Sehingga hal ini memudahkan advokasi tentang peningkatan kualitas PAUD.

“Bunda PAUD Kabupaten sebagai penggerak program PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) kabupaten juga selalu berkeliling dan mensosialisasikan perlunya dukungan untuk meningkatkan mutu PAUD, termasuk di pertemuan PKK,” ujar Ketua HIMPAUDI Kabupaten Sukabumi, Emi Ruhaemi.

“Bunda PAUD Kecamatan juga aktif sekali. Ketua HIMPAUDI pun juga saya minta agar jajarannya ikut mengadvokasi Bunda PAUD Desa,” tambah Bunda PAUD Kabupaten, Yani Marwan.

Ia menambahkan bahwa komunikasi intensif via grup WhatsApp juga mendorong kelancaran peningkatan kualitas PAUD.

“Para Bunda PAUD, ibu-ibu PKK dan guru PAUD semua tergabung di group chat, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Jadi semua informasi, paling cepat diakses dan dibagi di situ. Misalnya di desa lain ada yang PAUDnya ada pelatihan atau kegiatan menarik lainnya langsung di-share di grup ini. Jadi semua langsung dapat informasi dan kalau ada gagasan yang mau dilakukan, lebih mudah juga untuk koordinasi,” ujar Yani.

 

Peran BKAD

Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga menetapkan payung hukum untuk peningkatan kapasitas guru PAUD, lewat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, serta Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2017 tentang Prioritas Dana Desa 2018.

“Sejalan dengan peraturan ini, Bunda PAUD juga mensosialisasikan ke desa-desa agar mengawal prosesnya hingga ketok palu,” jelas Timan Sutiman, Kepala Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kadudampit.

BKAD juga berperan besar dalam peningkatan kualitas PAUD dengan melakukan pendampingan sejak awal.

“Terkait dengan rancangan Perbup, sebelum membuat petunjuk teknis alokasi dana desa, Perbup biasanya disirkulasikan dulu lewat rapat koordinasi ke BKAD dan fasilitator. Jadi BKAD dan fasilitator juga lebih mudah saat mensosialisasikan ke desa. Perbup yang jelas dan detail, jadi kekuatan di sini,” ujar Kepala Bidan Sarana Prasarana Desa DPMPD Sukabumi, Deni Ludiana. Ke depannya, tambahnya, BKAD nantinya akan berperan untuk mengawal proses terkait pelayanan sosial dasar menggantikan peran fasilitator.

Selain itu, pegawai pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten, DPMD serta BKAD juga tergabung di grup WhatsApp untuk kelancaran komunikasi kegiatan pelayanan sosial dasar di desa. 

Keberadaan insentif juga menjadi faktor yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Sukabumi. Guru-guru yang telah mengikuti Diklat Berjenjang mendapatkan insentif yang berkisar antara Rp200.000 untuk lulusan S-1 PAUD, Rp100.000 untuk S-1 Non-linear dan Rp200.000 untuk lulusan SMA yang telah mengikuti Diklat Berjenjang. Sementara untuk guru dengan tingkat pendidikan SMA dan belum ikut Diklat Berjenjang, menerima insentif Rp75.000. Insentif didistribusikan setiap enam bulan dan dialokasikan lewat APBD-II.

Dengan adanya insentif yang diberikan, banyak guru-guru PAUD yang baru lulus tingkat kesetaraan lalu berbondong-bondong mengambil kuliah S1 PAUD untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Inside the classroom of Sukamanis village preschool    Teachers gather to refine teaching material

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan belajar di PAUD di Desa Sukamanis, Kadudampit, Sukabumi. Di akhir jam pelajaran, para guru PAUD akan berkumpul untuk mematangkan materi ajar untuk keesokan harinya atau satu minggu mendatang (Foto: The World Bank/Fibria Heliani).

 

“Sejalan dengan Strategi Nasional Pemerintah Indonesia untuk mencegah stunting, kami terus galakkan upaya pencegahan stunting di kecamatan prioritas. Kami juga melakukan sosialisasi pelayanan sosial dasar, termasuk peningkatan kualitas PAUD ke kecamatan non-prioritas. Kami berharap ke depannya, seluruh PAUD di kabupaten ini memiliki kualitas yang sama,” kata Deni.

    Kader Pembangunan Manusia Pimpin Upaya Pengurangan Stunting

    Senin, 7 Mei 2018 Author: Intan Oktora Co-Author: Hera Diani

     

    Prevalensi stunting pada anak di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran di jajaran teratas pemerintahan. Pada 2013, 37,2 persen anak balita di Indonesia (hampir 9 juta anak) mengalami stunting, 19,6 persen kekurangan berat badan, sementara 11,9 persen kelebihan berat badan atau mengalami obesitas. Stunting adalah kondisi malnutrisi kronis dan penyakit berulang pada anak. Hal ini dapat diukur dengan membandingkan tinggi anak dengan Standar Grafik Pertumbuhan WHO.

    Pemerintah telah meluncurkan Strategi Nasional untuk mempercepat Pencegahan Stunting pada 2017 dan sebagai bagian dari inisiatif ini, termasuk di dalamnya proyek rintisan Kader Pembangunan Manusia (KPM). KPM membantu desa dan penyedia layanan setempat untuk menyediakan layanan pengurangan stunting. Layanan ini mencakup sektor kesehatan, air bersih dan sanitasi, jaminan sosial, dan pendidikan usia dini untuk rumah-rumah tangga dengan ibu hamil dan anak di bawah usia dua tahun.

    Kesadaran publik atas stunting dan penyebabnya masih rendah. Salmiah, ibu tiga anak di Lombok Tengah, terpukul mendapati putrinya yang berusia 2 tahun mengalami stunting. Ia mengingat masa kehamilan yang sulit dan ketiadaan akses terhadap makanan bergizi.

    “Akibat kurangnya makanan sehat selama kehamilan, anak saya lahir dengan berat badan di bawah normal dan pada usia dua tahun dia mengalami stunting,” ujar Salmiah, seorang guru madrasah Ibtidaiyah.

    Meskipun Salmiah merupakan kader posyandu sejak tahun 2000, ia memutuskan untuk belajar tentang stunting setelah anaknya dinyatakan stunting. Ia menemukan bahwa di desanya, 25 anak balita, atau 225 anak, mengalami stunting. Pada 2017, ia menjadi KPM untuk Generasi Sehat dan Cerdas, program yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.

    “Saya paham soal stunting sekarang, dan bertekad untuk memberikan makanan yang sehat dan bergizi dan menjaga lingkungan yang sehat, agar anak saya tumbuh optimal,” ujar Salmiah.

    “Sebagai KPM, tugas saya adalah menjamin ibu-ibu hamil mendapat pemeriksaan kehamilan yang rutin di posyandu, mengonsumsi suplemen zat besi dan makanan sehat serta bergizi, dan memiliki akses terhadap air bersih.”

    Salmiah bertemu sesama KPM di Jakarta pada sebuah pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Dunia. Pengalaman tersebut membuat tekadnya semakin kuat untuk membantu warga melawan stunting. Ia dan para KPM lain juga dilatih untuk menggunakan Tikar Pertumbuhan, alat sederhana dan inovatif untuk mendeteksi stunting sejak dini.

    “Sekembalinya dari pelatihan, saya berbagi informasi mengenai stunting dengan masyarakat, terutama mengenai dampaknya dan bagaimana mengatasinya. Saya berbicara dengan warga, tokoh agama, dan kepala desa. Saya bersyukur bahwa 30 persen dari Dana Desa sekarang dialokasikan untuk mencegah stunting,” ujarnya.

    Salmiah bekerja secara erat dengan fasilitator dan perwakilan posyandu, pusat pendidikan anak usia dini, program transfer tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan, PKH) dan program air dan sanitasi (PAMSIMAS). Dengan memperkuat koordinasi antara para penyedia layanan ini, ia ingin memastikan bahwa semua pemberi manfaat yang disasar menerima paket layanan yang utuh. Salmiah juga mengembangkan peta sosial konvergensi desa dengan membantu mengidentifikasi 11 rumah tangga dengan anak-anak stunting dan tidak memiliki toilet dan air bersih. Ia bekerja sama dengan fasilitator air dan sanitasi untuk memastikan air bersih dan toilet tersedia untuk rumah-rumah tangga ini pada 2018.

    Tantangannya saat ini adalah untuk meyakinkan keluarga-keluarga yang menyangkal anak-anak mereka mengalami stunting. “Perlu upaya besar,” ujar Diah, “untuk meningkatkan kesadaran mengenai nutrisi tambahan dan praktik-praktik sanitasi yang baik.”

    Kerja keras Salmiah sudah terbayar. Dalam 15 bulan terakhir, jumlah anak-anak di bawah dua tahun yang mengalami stunting turun dari 86 menjadi 58 anak.

    “Insya Allah, tidak akan ada lagi keluarga miskin di desa ini, dan setiap anak tumbuh tinggi dan cerdas,” ujar Salmiah.

     

    Sumber data: Riset Kesehatan Dasar 2013 dan wawancara.

     

    Tautan terkait:

    https://localsolutionstopoverty.org/story/length-mats-innovation-reduce-stunting-indonesia.html

    http://www.who.int/childgrowth/standards/en/

    https://localsolutionstopoverty.org/story/stunting-bootcamp-malnutrition-free-indonesia.html

    Tikar Pertumbuhan: Inovasi Cegah ‘Stunting’ di Indonesia

    Selasa, 24 Apr 2018 Author: Hera Diani Co-Author: Intan Oktora, Megha Kapoor

     

    Suasana di posyandu Permata Bunda di Manahan, Surakarta, tampak meriah pada 12 Maret lalu, menjelang kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Posyandu merupakan salah satu komponen utama dalam program nasional pencegahan stunting (gagal tumbuh) yang langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Kala. Posyandu di Manahan sendiri melayani 42 anak balita dan empat perempuan hamil.

    Di posyandu Permata Bunda, Wapres Kalla menyaksikan peluncuran sebuah alat inovatif, yakni Tikar Pertumbuhan (Length Mat). Diinisiasi oleh Generasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tikar ini dipakai untuk mengukur tinggi anak di bawah usia dua tahun.

    Antara 6-15 Februari 2018, tikar tersebut telah diuji coba di 13 desa di empat kabupaten prioritas – Cianjur, Gorontalo, Maluku Tengah, dan Ketapang. Uji coba tersebut melibatkan 232 orang, termasuk orang tua dari anak-anak berusia dua tahun, petugas kesehatan, dan pekerja pembangunan manusia. Generasi dan Kemendes akan memperluas program rintisan ini untuk menjangkau 3.105 desa di 31 kabupaten pada 2018.

    Tinggi badan, sebuah tolok ukur penting dalam pertumbuhan anak, harus diukur setiap tiga bulan untuk anak-anak di bawah dua tahun. Tikar Pertumbuhan memberikan petunjuk visual bagi petugas kesehatan dan orang tua, untuk melihat apakah anak memiliki tinggi yang sesuai usia mereka. Pada tikar terdapat ukuran yang berbeda antara anak-anak perempuan dan laki-laki. Tikar ini dipakai oleh posyandu untuk mendeteksi stunting secara dini dan secara cepat mengidentifikasi anak-anak yang memerlukan perhatian khusus.

     

    Length Mat "Aku Tumbuh Tinggi dan Cerdas"

    Tanda di masing-masing sisi tikar pertumbuhan mengindikasikan tinggi yang diharapkan dari anak-anak berusia 3-18 bulan, berdasarkan Standar Grafik Pertumbuhan WHO.
     

     

     

    Dibuat dari plastik tahan lama, tikar pertumbuhan ini praktis karena dapat dibawa berkeliling oleh petugas kesehatan di daerah-daerah terpencil. Hal ini mempermudah pendeteksian stunting, dan mendorong praktik-praktik kesehatan dan nutrisi yang lebih baik. Tikar ini diharapkan dapat memotivasi orang tua untuk mengubah perilaku untuk mendorong pertumbuhan anak.

    Pengukuran tinggi di tingkat komunitas biasanya tidak terlalu akurat. Untuk itu, pengukuran dengan tikar pertumbuhan hanya untuk menumbuhkan kesadaran akan perubahan perilaku, bukan sebagai data untuk analisis.

    Tikar pertumbuhan telah diluncurkan dalam inisiatif-inisiatif pencegahan stunting di Bolivia, Guatemala, Zambia, dan Kamboja. Penggunaan grafik pertumbuhan di Zambia dilaporkan telah mengurangi stunting sampai 22 persen dalam periode lebih dari satu tahun. Kajian awal dari penggunaan tikar pertumbuhan di Kamboja dan Guatemala menunjukkan bahwa para ibu merasa visualisasi tinggi anak pada tikar membantu mereka memahami pertumbuhan anak-anak mereka.

    Wapres Kalla menekankan kembali mendesaknya penanggulangan malnutrisi dan stunting di Indonesia.

    "Tanpa gizi yang cukup, lingkungan yang baik maka akan sangat membahayakan generasi muda kita," ujar Wapres dalam tertulis pada 12 Maret.

    Jika tidak segera diatasi tambahnya, akan memengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan.

    "Indonesia ini termasuk daerah yang kritis untuk stunting, dan telah diberikan peringatan oleh WHO bahwa Indonesia potensi stuntingnya tinggi. Karena itu masyarakat harus aktif untuk menjaga anak-anak kita," terangnya.

    Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 memperkirakan bahwa hampir 9 juta anak di Indonesia, atau sepertiga dari semua anak balita, mengalami gagal tumbuh. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi tingkat gagal tumbuh melalui program-program anti-stunting lintas kementerian, nasional, dan daerah.

    'Rembuk Stunting' untuk Indonesia Bebas Malnutrisi

    Jumat, 6 Apr 2018 Author: Hera Diani Co-Author: Megha Kapoor

     

    Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013 memperkirakan bahwa hampir 9 juta anak di Indonesia, atau sepertiga dari seluruh anak berusia di bawah lima tahun, mengalami gagal tumbuh (stunting). Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi prevalensi gagal tumbuh melalui program-program anti-stunting antar-kementerian, pemerintah nasional, dan pemerintah daerah.

    Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengadakan Rembuk Stunting pada 26-27 Maret, mengundang 26 pemerintah kabupaten dan kota untuk mengurangi tingkat gagal tumbuh menjadi 28 persen pada 2019. Dalam upaya total untuk membasmi gagal tumbuh, 19 kementerian dan lembaga turut berpartisipasi dalam acara tersebut, termasuk juga UNICEF, MCA-I, DFAT, dan Bank Dunia. Rembuk Stunting Maret lalu merupakan yang kedua dari delapan Rembuk yang direncanakan, untuk membawa gerakan ini menjangkau 1.000 desa di 100 kabupaten dan kota di 34 provinsi. Pemerintah berencana memperluas cakupan ke 1.600 desa di 160 kabupaten pada 2019.

    Melalui acara Rembuk, pemerintah pusat bertujuan membangun kapasitas dan komitmen pemerintah-pemerintah daerah untuk merencanakan, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi intervensi-intervensi yang konvergen untuk mengurangi angka gagal tumbuh. Intervensi-intervensi tersebut akan mencakup kampanye advokasi untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pengurangan gagal tumbuh dan meningkatkan komunikasi antar-personal untuk memperkuat kerja sama antar kelompok-kelompok pemangku kepentingan.

    Pungkas Bahjuri Ali, Direktur Kesehatan dan Gizi di Bappenas, mengatakan bahwa pemerintah daerah diharapkan memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah nasional untuk mengurangi angka gagal tumbuh, dan merefleksikan komitmen mereka dengan merencanakan dan mendanai program-program melawan gagal tumbuh.

    “Kami akan berbagi praktik-praktik terbaik dari pengalaman tingkat global, nasional, dan desa, memperkuat koordinasi antara pemerintah nasional dan lokal, dan meningkatkan efektivitas program tersebut,” ujarnya pada pidato pembukaan acara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Ia menekankan bahwa kecukupan gizi, pencegahan penyakit, dan pola asuh yang baik merupakan inti dari gerakan untuk mengurangi angka gagal tumbuh. “Peran kementerian dan lembaga pemerintah difokuskan pada tiga hal tersebut,” katanya.

    Subandi Sarjoko, Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, mengatakan bahwa inisiatif pemetaan pemerintah menunjukkan bahwa 5 kabupaten dan kota yang telah meluncurkan intervensi-intervensi anti-stunting gagal mengurangi angka stunting.

    “Ternyata tidak setiap daerah mendapatkan semua aspek intervensi yang terintegrasi. Misalnya, Desa A menyediakan gizi baik tapi tidak memiliki pasokan air bersih yang memadai. Desa B sebaliknya. Seharusnya semua aspek intervensi terintegrasi ini diterima oleh masyarakat-masyarakat sasaran,” ujarnya.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, mendesak desa-desa untuk mengurangi angka gagal tumbuh dengan menggunakan Dana Desa untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti fasilitas air dan sanitasi, puskesmas, dan lembaga pendidikan usia dini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan.

    “Kita harus mengedukasi masyarakat mengenai stunting. Bahkan daerah-daerah yang kaya pun memiliki kasus-kasus stunting karena kurangnya pengetahuan dan adanya mitos-mitos yang meluas soal gizi,” ujarnya saat Rembuk.

    “Hanya sekitar 5 kabupaten di seluruh Indonesia yang bebas buang air besar sembarangan. Hal ini memengaruhi tingkat stunting karena stunting bukan cuma soal gizi. Desa-desa bisa membangun fasilitas air bersih menggunakan Dana Desa – itu tidak mahal.”

     

    The Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Eko Putro Sandjojo at the Opening of Rembuk Stunting
    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di pembukaan Rembuk Stunting (Foto: Fibria Heliani).

     

     

    Gerakan akselerasi pengurangan gagal tumbuh telah mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo. Presiden berkomitmen untuk mengurangi angka gagal tumbuh sesuai dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Gerakan Masyarakat Sehat (Germas); dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 mengenai Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Rapat Koordinasi Nasional 2018 untuk Generasi Sehat Cerdas, Kongres Desa Nasional, dan Stunting Summit, yang semuanya diadakan pada pekan yang sama dengan Rembuk Stunting, juga mencerminkan komitmen lebih jauh dari Presiden untuk mempercepat upaya-upaya untuk mengurangi gagal tumbuh.

    “Pengurangan stunting akan dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun, sejalan dengan komitmen untuk memenuhi SDG (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) pada 2030,” ujar Subandi. “Pada 2018, prioritas pemerintah adalah untuk meningkatkan pendidikan gizi, melakukan surveillance gizi, dan menyediakan makanan bergizi. Dua belas kementerian dan lembaga secara langsung berkontribusi pada intervensi-intervensi melawan stunting, dan upaya-upaya ini harus disinergikan.”

    Kebun Gizi Berkelanjutan Tingkatkan Gizi, Pendapatan Warga Desa NTT

    Selasa, 20 Mar 2018 Author: Hera Diani

     

    Panas terik mereda saat matahari bergerak ke arah barat sore di awal Agustus itu. Bagi kelompok tani di Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi di Sumba Timur, Nusa Tenggara Barat, hal itu hanya berarti satu hal: menyirami dan menyiangi kebun-kebun gizi milik mereka.

    Kebun-kebun itu menempati lahan seluas 2.000 meter persegi dan 1.200 meter persegi di atas tanah-tanah yang berdekatan milik desa, dikelilingi sawah dan dekat dengan mata air. Kelompok tani beranggotakan delapan orang telah mengelola kebun-kebun gizi tersebut sejak 2012, ketika program Generasi memberikan lima bungkus benih tanaman sayuran per orang dan 100 kilogram bibit bawang, sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan gizi masyarakat. Para petani tersebut merawat kebun-kebun itu setiap pagi dan sore, dan bertani di ladang sendiri pada waktu di antaranya.

    “Kami menghasilkan banyak sayuran sekarang, dari kol dan bayam sampai selada, terong dan ubi, juga pepaya,” kata Ninda Halawulang, salah satu anggota kelompok tani tersebut.

    Situasinya jauh berbeda pada dua tahun lalu. Musim kemarau, yang dapat berlangsung sampai delapan bulan, membuat iklim di Sumba Timur kering dan warga kesulitan menanam sayuran untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini berdampak pada masalah gizi di masyarakat.

    Pengelolaan lahan juga tidak terlalu terorganisir sebelumnya. Mereka yang tinggal dekat mata air biasanya mengelola ladang sendiri, yang biasanya cukup sempit. Transportasi publik yang tidak memadai membuat mereka sulit mendapatkan benih, yang hanya dijual di ibukota kabupaten yang berjarak sekitar 1,5 jam dengan berkendara. Karenanya, sebagian besar warga bergantung pada tukang sayur keliling untuk membeli sayur.

    Hal-hal ini kemudian dibahas dalam pertemuan desa yang dihadiri tim Generasi Sehat Cerdas (Generasi). Sebagai respons, kader pemberdayaan masyarakat di desa itu, yang merupakan bagian dari tim Generasi, membantu masyarakat untuk mengidentifikasi jenis bibit apa yang dibutuhkan dan membuat rencana anggaran untuk membelinya.

    Kader posyandu di Kecamatan Rindi juga telah sangat proaktif. Menyusul pelatihan kader Generasi, para kader bekerja sama dengan warga untuk membangun kebun gizi di tiap desa.

    Saat ini, kebun-kebun gizi ini membantu menjamin kebutuhan gizi sehari-hari para keluarga. Sebagian hasil panen juga dibagikan ke tujuh posyandu di wilayah tersebut (yang kadernya dilatih Generasi) sebagai makanan tambahan anak  balita. Selain itu, kebun-kebun gizi ini juga menjadi sumber penghasilan, karena sebagian sayurannya juga dijual di pasar.

    “Uang hasil berjualan bisa untuk sekolah anak dan pengeluaran rumah tangga,” ujar Ninda, sambil tersenyum.

    Generasi, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, memfasilitasi kebun-kebun gizi di tiga desa lain di wilayah ini. Kebun-kebun ini telah meningkatkan gizi masyarakat, seperti dikemukakan oleh kelompok tani yang mengelola kebun di Dusun Lukuhippa dekat Haikatappu.

    Kebun itu dimulai pada 2016, ketika Generasi memberikan bibit senilai Rp 20.000 untuk setiap ibu hamil. Dikelola oleh enam petani, kebun itu telah menghasilkan pendapatan Rp 10 juta, sebagian besar dari penjualan ke para pegawai perkebunan tebu.

    “Sebagian besar hasil tanaman dijual dan uangnya untuk masing-masing anggota kelompok tani. Sisanya digunakan untuk kebutuhan masyarakat, seperti misalnya untuk rapat desa,” ujar Jeara Pay, anak ketua dusun yang membantu mengurus kebun tersebut.

    Keberhasilan kebun-kebun gizi ini telah mendorong pemerintah desa, yang terintegrasi dengan program-program Generasi, untuk membahas inisiatif ini dalam musyarawah perencanaan pembangunan desa (musrenbang). Tujuannya untuk mengalokasikan dana dari Dana Desa untuk membantu keberlanjutan inisiatif ini.

    Partisipasi Warga Desa dalam Penyediaan Layanan Kesehatan Ibu yang Layak

    Senin, 22 Mei 2017 Author: Wulan Dewi Co-Author: Fibria Heliani, Irfan Kortschak

     

    Polindes Rempek di dusun Gelumpang Sanyar yang berpenduduk 248 orang, di desa Rempek, Gangga, Lombok Utara, dibangun dengan biaya Rp 160 juta dari dana desa. Perabotan seperti lemari, meja, dan kursi dibeli dengan dana desa, sementara peralatan medis dan obat-obatan disediakan oleh puskesmas kecamatan dengan dukungan Kementerian Desa dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

    Polindes tersebut menyediakan serangkaian layanan dasar untuk ibu dan anak, termasuk pemeriksaan kehamilan, kelahiran anak, dan kontrasepsi. Ada bidan yang tinggal di polindes tersebut, sehingga ia selalu dapat dihubungi dan siap kapan saja. Sebelum klinik ini dibangun, ibu-ibu hamil biasanya pergi ke klinik di dusun tetangga, yang letaknya lebih dari 1 kilometer.

    Program Generasi secara aktif melakukan sejumlah inisiatif di seluruh komunitas, dan hal ini telah secara signifikan meningkatkan kesadaran mengenai layanan kesehatan ibu dan anak. Pembangunan fasilitas di desa itu diusulkan dalam sebuah musyawarah dusun yang seluruh pesertanya perempuan. Usul perempuan tersebut kemudian dimajukan dalam musyawarah desa.

    Untuk mengakomodasi anggota keluarga yang menemani ibu yang melahirkan, warga juga mengusulkan pembangunan gazebo, yang disetujui pemerintah desa dan dibangun dengan biaya Rp 18 juta dari dana desa 2015. Menurut kepala desa, “Pada 2016, kami mengalokasikan hampir 50 persen dari seluruh dana desa yang kami terima untuk pembangunan fasilitas-fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan.”

    Dari Masyarakat untuk Masyarakat

    Jumat, 19 Mei 2017 Author: Wulan Dewi Co-Author: Fibria Heliani, Irfan Kortschak

    Pada tahun 2014, masyarakat desa Sengkol Mantang, kecamatan Batukliang di kabupaten Lombok Tengah, melobi pemerintah desa untuk mengalokasikan sebagian dari Dana Desa untuk membantu Nurul, yang lahir dengan disabilitas yang mempengaruhi kedua kakinya. Pemerintah desa menerima usulan warga dan mengalokasikan sebagian dari dana desa tahun 2014 untuk menyediakan kruk. Pada tahun 2016, pemerintah desa memberikan bantuan tambahan dalam bentuk transportasi ke sekolah. Dengan bantuan dari masyarakat dan pemerintah desa, Nurul sekarang memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah seperti warga yang lain.

     

    (Foto: Fauzan Ijazah)