Skip to main content
    • image of Basic Service Delivery

ECED (Early Childhood Education and Development)

Proyek ECED memperkuat sistem pendidikan anak usia dini (PAUD) di desa-desa di Indonesia dengan mengatasi permasalahan rendahnya kapasitas guru di daerah miskin dan terpencil dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Program rintisan ini fokus pada peningkatan akses terhadap layanan pengembangan profesional yang berkualitas dengan memanfaatkan dan meningkatkan program pelatihan guru, memperkuat kapasitas lokal untuk memberikan pelatihan di tingkat kabupaten, serta memperkenalkan konsep partisipasi masyarakat dalam proses pemberian layanan. Sistem pelatihan yang berbasis masyarakat di tingkat kabupaten ini dirintis di 25 kabupaten selama dua tahun masa program, yang diikuti oleh sekitar 15.000 guru PAUD dari 2.647 desa.

Cerita Dari Lapangan

Kabupaten Sukabumi Tingkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini Lewat Diklat Berjenjang

Senin, 12 Nov 2018 Author: Fibria Heliani

 

Pendidikan anak usia dini merupakan program yang krusial karena usia 0-6 tahun dianggap sebagai periode emas tumbuh kembang anak. Semakin banyak lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) yang didirikan di negara ini, namun tantangan yang dihadapi juga banyak, mulai dari ketersediaan fasilitas hingga kompetensi tenaga pendidik PAUD.

Di banyak layanan, para guru PAUD mengajar dengan penuh dedikasi, namun pembekalan dan tingkat pendidikan yang mereka miliki terbatas. Sebagian besar dari mereka adalah anggota masyarakat dengan latar belakang pendidikan SMA. Untuk itu, Kabupaten Sukabumi memiliki resep tersendiri untuk memastikan guru-guru PAUD di daerahnya memiliki bekal yang cukup untuk mendidik anak-anak usia dini. Pemerintah Kabupaten Sukabumi memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan PAUD di 22 kecamatan lewat kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Berjenjang yang menjadi bagian dari program Pilot PAUD Generasi Cerdas Desa (GCD).

Pilot PAUD GCD merupakan program rintisan kolaboratif untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan PAUD di desa. Program ini memfasilitasi kerja sama antara program PAUD di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan program Generasi Sehat Cerdas (Generasi) di bawah koordinasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Di tingkat kabupaten, pemerintah pusat melalui dinas perwakilan bekerja sama dengan 25 pemerintah kabupaten, dan melibatkan pemerintah kecamatan serta desa hingga organisasi mitra lokal dan masyarakat.

Diklat Berjenjang terdiri dari Diklat Dasar, Diklat Lanjut, dan Diklat Mahir. Sepanjang 2016-2017, kurang lebih 15.000 guru PAUD di 25 kabupaten telah mengikuti Diklat Dasar. Diklat Dasar terdiri atas pelatihan, tugas mandiri, kunjungan belajar lokal, kegiatan gugus PAUD dan kegiatan pendampingan.

Upaya pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan kapasitas guru PAUD tidak berhenti di situ. Di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Diklat Dasar diperluas dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD). Skema yang sama dilanjutkan di Kecamatan Jampang Kulon, kemudian Kecamatan Kadudampit. Pada 2018, 90 persen guru PAUD di Kecamatan Kadudampit mengikuti Diklat Berjenjang Tingkat Lanjut dengan pembiayaan dari Dana Desa.

“Pada Agustus 2018 ini, 21 guru dari tujuh desa mengikuti Diklat Lanjut. Sebenarnya APBDesa hanya dapat membiayai 17 guru. Karena tidak ingin ketinggalan, empat guru ikut diklat ini dengan pembiayaan mandiri, ujar Lomri, Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

Ia menambahkan bahwa jumlah ADD untuk Diklat Berjenjang berbeda-beda tergantung dari kebijakan pemerintah desa. Di Kecamatan Jampang Kulon, alokasi biaya Diklat Dasar adalah Rp1.500.000 per orang, sementara di Kecamatan Pelabuhan Ratu Rp600.000 per orang dan di Kecamatan Kadudampit Rp1.800.000 per orang untuk Diklat Lanjut.

 

Advanced Training and Education Program for ECED teachers in Kadudampit, Sukabumi.
Diklat Berjenjang Tingkat Lanjutan untuk para guru PAUD di Kecamatan Kadudampit, kecamatan pertama di Kabupaten Sukabumi yang melakukan kegiatan tersebut. (Foto: The World Bank/Fibria Heliani).

 

 

Bunda PAUD Sangat Aktif

Kelancaran proses peningkatan kapasitas guru-guru PAUD di Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari keinginan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dari pemerintah lokal dan masyarakat.

Ide tentang peningkatan kapasitas guru PAUD yang dibiayai Dana Desa pertama kali muncul dari para guru pada saat musyawarah dusun (Musdus) 2017. Hasil diskusi lalu dikoordinasikan dengan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) dan dibawa ke musyawarah desa. HIMPAUDI bersama para guru atau bunda PAUD kecamatan juga ikut dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.

“Di Musrenbang kecamatan, kepala desa wajib hadir didampingi dengan Bunda PAUD Desa,” papar Camat Kadudampit, Jaenal Abidin.

Setelah pelantikan pada 2017, Bunda PAUD Desa selalu gencar melakukan sosialisasi pentingnya kompetensi guru PAUD dalam mendidik. Di setiap kegiatan di tingkat kecamatan, selain kepala desa, Bunda PAUD Desa selalu ikut serta. Sehingga hal ini memudahkan advokasi tentang peningkatan kualitas PAUD.

“Bunda PAUD Kabupaten sebagai penggerak program PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) kabupaten juga selalu berkeliling dan mensosialisasikan perlunya dukungan untuk meningkatkan mutu PAUD, termasuk di pertemuan PKK,” ujar Ketua HIMPAUDI Kabupaten Sukabumi, Emi Ruhaemi.

“Bunda PAUD Kecamatan juga aktif sekali. Ketua HIMPAUDI pun juga saya minta agar jajarannya ikut mengadvokasi Bunda PAUD Desa,” tambah Bunda PAUD Kabupaten, Yani Marwan.

Ia menambahkan bahwa komunikasi intensif via grup WhatsApp juga mendorong kelancaran peningkatan kualitas PAUD.

“Para Bunda PAUD, ibu-ibu PKK dan guru PAUD semua tergabung di group chat, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Jadi semua informasi, paling cepat diakses dan dibagi di situ. Misalnya di desa lain ada yang PAUDnya ada pelatihan atau kegiatan menarik lainnya langsung di-share di grup ini. Jadi semua langsung dapat informasi dan kalau ada gagasan yang mau dilakukan, lebih mudah juga untuk koordinasi,” ujar Yani.

 

Peran BKAD

Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga menetapkan payung hukum untuk peningkatan kapasitas guru PAUD, lewat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, serta Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2017 tentang Prioritas Dana Desa 2018.

“Sejalan dengan peraturan ini, Bunda PAUD juga mensosialisasikan ke desa-desa agar mengawal prosesnya hingga ketok palu,” jelas Timan Sutiman, Kepala Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kadudampit.

BKAD juga berperan besar dalam peningkatan kualitas PAUD dengan melakukan pendampingan sejak awal.

“Terkait dengan rancangan Perbup, sebelum membuat petunjuk teknis alokasi dana desa, Perbup biasanya disirkulasikan dulu lewat rapat koordinasi ke BKAD dan fasilitator. Jadi BKAD dan fasilitator juga lebih mudah saat mensosialisasikan ke desa. Perbup yang jelas dan detail, jadi kekuatan di sini,” ujar Kepala Bidan Sarana Prasarana Desa DPMPD Sukabumi, Deni Ludiana. Ke depannya, tambahnya, BKAD nantinya akan berperan untuk mengawal proses terkait pelayanan sosial dasar menggantikan peran fasilitator.

Selain itu, pegawai pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten, DPMD serta BKAD juga tergabung di grup WhatsApp untuk kelancaran komunikasi kegiatan pelayanan sosial dasar di desa. 

Keberadaan insentif juga menjadi faktor yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Sukabumi. Guru-guru yang telah mengikuti Diklat Berjenjang mendapatkan insentif yang berkisar antara Rp200.000 untuk lulusan S-1 PAUD, Rp100.000 untuk S-1 Non-linear dan Rp200.000 untuk lulusan SMA yang telah mengikuti Diklat Berjenjang. Sementara untuk guru dengan tingkat pendidikan SMA dan belum ikut Diklat Berjenjang, menerima insentif Rp75.000. Insentif didistribusikan setiap enam bulan dan dialokasikan lewat APBD-II.

Dengan adanya insentif yang diberikan, banyak guru-guru PAUD yang baru lulus tingkat kesetaraan lalu berbondong-bondong mengambil kuliah S1 PAUD untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Inside the classroom of Sukamanis village preschool    Teachers gather to refine teaching material

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan belajar di PAUD di Desa Sukamanis, Kadudampit, Sukabumi. Di akhir jam pelajaran, para guru PAUD akan berkumpul untuk mematangkan materi ajar untuk keesokan harinya atau satu minggu mendatang (Foto: The World Bank/Fibria Heliani).

 

“Sejalan dengan Strategi Nasional Pemerintah Indonesia untuk mencegah stunting, kami terus galakkan upaya pencegahan stunting di kecamatan prioritas. Kami juga melakukan sosialisasi pelayanan sosial dasar, termasuk peningkatan kualitas PAUD ke kecamatan non-prioritas. Kami berharap ke depannya, seluruh PAUD di kabupaten ini memiliki kualitas yang sama,” kata Deni.

    Warga Desa berjuang Sediakan Layanan untuk Anak Usia Dini

    Senin, 28 Mei 2018 Author: Rosfita Roesli, Thomas Brown

    Pengalokasian anggaran yang baik itu penting, namun bagaimana anggaran itu digunakan juga sama pentingnya dengan itu.” Pernyataan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, pada Januari 2017 tersebut masih relevan saat ini. Pemerintah pusat mentransfer lebih dari Rp98 triliun setiap tahun ke seluruh desa sebagai bagian dari mandat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Namun bagaimana dana ini digunakan oleh desa-desa, dan apakah keberadaan dana tersebut menjadi jaminan bahwa masyarakat desa mendapatkan layanan dasar?

    Galung Tuluk, sebuah desa pesisir di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, merupakan contoh cemerlang dari penggunaan anggaran yang lebih baik untuk menyikapi kebutuhan khas masyarakatnya. Memastikan generasi termudanya memiliki akses terhadap layanan-layanan dasar yang sangat mereka butuhkan, merupakan prioritas utama bagi pemerintah desa tersebut. Galung Tuluk menginvestasikan porsi yang besar dari Dana Desanya untuk menyediakan layanan pendidikan usia dini yang berkualitas untuk anak-anak. Investasi yang didorong oleh masyarakat ini sangat penting, terutama di provinsi-provinsi seperti Sulawesi Barat, yang memiliki tingkat stunting yang sangat tinggi pada anak-anak. Anggaran Galung Tuluk untuk PAUD jauh lebih tinggi dibandingkan desa-desa lain yang cenderung hanya mengalokasikan sekitar 5 persen dari dana desanya untuk layanan kesehatan dan pendidikan.

     

    Galung-Tuluk-early-childhood-education-headteachers-teachers-Village-Head-assistant-investments-ECED
    Kepala sekolah dan guru PAUD Galung Tuluk bersama Kepala Desa dan wakilnya yang telah mendukung investasi dalam pendidikan anak usia dini.

     

     

    Pengalokasian dana desa merupakan hasil dari keputusan yang dibuat di tingkat masyarakat desa, berdasarkan isu-isu yang muncul dalam musyawarah dusun, yang kemudian dibawa ke dalam musyawarah desa untuk disusun urutan prioritasnya. Responden-responden dari pemerintahan desa mengindikasikan bahwa investasi untuk pendidikan usia dini ini terlaksana karena masyarakat sadar akan pentingnya layanan sosial dasar dan terlibat dalam proses-proses konsultasi desa. Selain itu, pimpinan desa juga memiliki kemauan untuk berinvestasi dalam sumber daya manusia di masyarakat mereka.

    Pada April 2018, para anggota tim ECED Frontline (Generasi Cerdas Desa) berkunjung ke Kabupaten Polewali Mandar dan berbicara dengan para pejabat desa, kecamatan, dan kabupaten, untuk memahami apa yang mendorong dan menghambat investasi untuk layanan PAUD di Indonesia yang sistem pemerintahannya terdesentralisasi. Tim tersebut menemukan bahwa pada tahun 2016, Galung Tuluk menggunakan 39 persen dari Dana Desanya untuk layanan PAUD. Alokasi itu dipakai untuk peningkatan insentif bagi 22 guru PAUD dan pembangunan fisik PAUD Bina Bangsa.

     

    ECED-centre-Bina-Bangsa-early-childhood-education-centre-village-funds-2016
    PAUD Bina Bangsa, yang pembangunannya sepenuhnya dibiayai dari dana desa pada tahun 2016.

     

     

    PAUD-Permata-Hati-integrated-early-childhood-education-health-facility-parenting-posyandu-Bina-Keluarga-Balita-basic-services
    PAUD HI Permata Hati adalah fasilitas terintegrasi untuk pendidikan anak usia dini, kesehatan dan pengasuhan, BKB, posyandu dan layanan pendidikan. Foto memperlihatkan aktivitas BKB.

     

     

    Pada tahun 2017, 23 persen dari dana desanya dialokasikan untuk PAUD. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan insentif guru PAUD sebesar 67 persen dan memperbaiki dua PAUD. Galung Tuluk juga meningkatkan alokasi untuk posyandu, meningkatkan insentif petugas kesehatan, dan mulai menyediakan makanan tambahan untuk batita, ibu hamil, dan balita yang malnutrisi. Desa juga berinvestasi dalam kelompok dukungan tingkat desa untuk orangtua balita, yang dikenal sebagai Bina Keluarga Balita (BKB). Dua PAUD di Galung Tuluk menyediakan layanan pengasuhan, kesehatan, dan pendidikan anak dalam satu tempat. Layanan terintegrasi yang berfokus pada pendidikan serta kesehatan pada masa sebelum dan setelah kelahiran semacam ini, dapat berdampak besar pada kasus stunting.

    Pada tahun 2018, Galung Tuluk memiliki rencana lebih besar lagi, mengalokasikan dana untuk pelatihan guru, dengan model seperti di program ECED Frontline (Generasi Cerdas Desa) yang telah mereka ikuti. Namun, Galung Tuluk belum berhasil mengadakan pelatihan guru karena belum dapat meyakinkan desa-desa lain untuk bergabung demi memenuhi jumlah minimal peserta pelatihan. Sedangkan biaya pelatihan terlalu besar untuk ditanggung oleh satu desa saja.

    Sebelumnya, melalui proyek rintisan ECED Frontline (Generasi Cerdas Desa), guru-guru di Galung Tuluk dapat mengikuti pelatihan yang berkualitas dan terjangkau dari segi biaya, yang diselenggarakan di tingkat kecamatan untuk beberapa desa sekaligus. Namun, sebagaimana terlihat di kasus Galung Tuluk, menciptakan dan mengoordinasikan permintaan dari desa-desa untuk berinvestasi dalam pelatihan guru masih merupakan sebuah tantangan. Penelitian kami memperlihatkan bahwa masih banyak yang harus dikerjakan oleh aktor-aktor tingkat kecamatan seperti Pendamping Desa, dinas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kabupaten, dan lembaga penyedia pelatihan, agar terjadi penggabungan permintaan dari sejumlah desa sehingga sistem pelatihan yang didanai desa dapat berkelanjutan.

     

     

    Related links:

    1. Local Solutions to Poverty di Indonesia
    2. Program Layanan PAUD di Indonesia
    3. Kader Pembangunan Manusia Pimpin Upaya Pengurangan Stunting
    4. Tikar Pertumbuhan: Inovasi Cegah Stunting di Indonesia
    5. Rembuk Stunting untuk Indonesia Bebas Malnutrisi

    Membangun Potensi UU Desa Indonesia untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

    Selasa, 1 Agu 2017 Author: Thomas Brown

     

    Indonesia terus membuat langkah maju dalam memperluas akses pendidikan anak usia dini (PAUD) di seluruh nusantara yang sekarang mencapai sekitar  70.1% dari anak usia 3-6 tahun.  Meskipun ketersediaannya meningkat, mutu layanan masih rendah, terutama di daerah pedesaan dan daerah dengan pendapatan rendah.  Selain itu, masih ada ketergantungan pada guru yang kurang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, serta banyaknya  guru yang memperoleh pelatihan formal yang tidak memadai, atau bahkan sama sekali tidak mendapat pelatihan.

    Manfaat yang besar dari PAUD hanya dapat direalisasikan jika layanan yang diterima anak-anak memiliki kualitas yang memadai. Kurangnya guru yang terampil di pedesaan memberi risiko menambah ketimpangan peluang di Indonesia. Dengan demikian, yang perlu dipercepat adalah memberi pelatihan memadai bagi tenaga pendidik di tingkat pendidikan anak usia dini yang terus bertambah jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan anak di seluruh nusantara. 
     
    Pendekatan baru diperlukan untuk mencapai skala ini, karena pengeluaran pemerintah untuk PAUD terbatas dan pendekatan top-down yang sekarang berjalan untuk pelatihan guru tinggi biayanya. Model yang ada saat ini juga memberi hambatan besar bagi guru di pedesaan, karena melibatkan perjalanan yang jauh atau relokasi ke pusat perkotaan di daerah untuk jangka waktu yang panjang untuk mendapatkan kualifikasi mereka.
     
    UU Desa yang diperkenalkan baru-baru ini melibatkan jumlah dana hingga US$140,000 yang diberi langsung ke setiap desa di Indonesia, untuk membiayai program pembangunan berdasarkan kebutuhan dan prioritas mereka sendiri. Saat ini ada 196,378  pusat PAUD di seluruh Indonesia dan hampir semua dikelola sendiri, seringkali oleh komunitas sendiri.
     
    Memasukkan anak-anak ke Layanan PAUD (Pendidkan Anak Usia Dini) yang bermutu sering merupakan prioritas tinggi bagi masyarakat, dan UU Desa memberikan kesempatan bagi desa-desa untuk melakukan investasi di pusat PAUD dan guru-guru mereka sendiri mengingat investasi publik yang terbatas.
     
    Tahun lalu Bank Dunia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program percontohan Garis Depan PAUD / Generasi ECED Frontline di Indonesia.  Dengan pendanaan dari Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), program tersebut bertujuan memanfaatkan dana dari UU Desa untuk meningkatkan ketersediaan pengembangan profesional yang berkualitas tinggi, dan dengan harga yang dapat terjangkau untuk guru PAUD di 25 pedesaan di kabupaten. Program ini memberi pelatihan yang bermutu di tingkat kecamatan, sehingga menjadi lebih dekat bagi para guru yang melayani komunitasnya. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah tenaga pelatih kabupaten setempat untuk memberikan pelatihan, serta mempekerjakan LSM PAUD setempat yang menangani logistik.
     
    Program percontohan ini juga memperkenalkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberian layanan. Pemerintah desa dapat menominasi guru di daerah untuk mendapat pelatihan, dan kelompok komunitas mengadakan pengaturan kontrak dengan LSM, dan bertanggungjawab untuk memonitor kinerja serta mengelola dan mendistribusikan dana.
     
    Pada tahun 2016, 203 kelas pelatihan diberikan kepada guru komunitas dari lebih 2,500 desa. Bagi sebagian besar guru tersebut ini adalah kesempatan pertama mereka mengikuti pelatihan formal.

     

    PAUD Learning Activities
    Dini Ruhiyatun adalah satu-satunya guru untuk sekitar 20 anak di Pusat Pendidikan Anak Usia Dini Seroja Indah (PAUD) di Desa Barabali, Lombok Tengah. Menyadari bahwa dia tidak memiliki latar belakang formal sebagai guru, pemerintah desa mendukung partisipasinya dalam pelatihan guru PAUD sebagai bagian dari proyek Frontline ECED pada tahun 2016. (Foto: Fauzan Ijazah).

     

     

    Dengan semangat, para pelatih ahli bersedia melalui medan yang sulit, dengan sepeda motor atau bahkan kapal kecil untuk mencapai wilayah terpencil, dan juga tinggal bersama keluarga setempat di mana tidak ada pilihan akomodasi yang tersedia.  Dengan adanya komitmen ini, pelatihan diberikan di tingkat kecamatan, sehingga para guru tidak perlu melakukan perjalanan jauh, dapat kembali ke rumah mereka pada malam hari, dan dapat membawa anak-anak mereka ke sesi pelatihan.
     
    Program percontohan dua tahun beroperasi dengan mengalokasikan dana yang dikhususkan bagi masyarakat untuk membiayai pelatihan untuk tiga guru dari desa mereka setiap tahun (kurang lebih Rp. 1,500,000 (USD 110) per guru). Ketika komunitas menjadi lebih mengenalnya melalui keterlibatan dalam proses penyerahan layanan, diharapkan mereka akan mulai menggunakan Dana Desa untuk membeli paket pelatihan untuk guru-guru mereka, mengingat biaya unit yang rendah.
     
    Sistem pelatihan yang berbasis kabupaten, berfokus pada komunitas menunjukkan model yang lebih berbasis pasar untuk penyediaan jasa dengan menghubungkan pasokan dan permintaan untuk PAUD yang bermutu di tingkat daerah.  Pendekatan ini memiliki potensi untuk mempercepat peningkatan keterampilan guru komunitas di wilayah pedesaan dan wilayah terpencil di Indonesia, untuk memastikan bahwa generasi yang akan datang memiliki awal yang setara, di manapun mereka dilahirkan.

     

    Sumber: http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/id/membangun-potensi-uu-desa-indonesia-untuk-meningkatkan-mutu-pendidikan-anak-usia-dini

    Membangun Kapasitas Guru PAUD untuk Memenuhi Kebutuhan Anak-anak

    Kamis, 1 Jun 2017 Author: Fibria Heliani Co-Author: Wulan Dewi, Irfan Kortschak

                                                                                                                                                                                                                   Dini Ruhiyatun adalah satu-satunya guru di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Seroja Indah di dusun Lendang Terong, Desa Barabali di Lombok Tengah. Sekolah tersebut, yang memiliki lebih dari 20 murid, baru-baru ini saja memiliki lokasi permanen. Pada 2016, warga melobi pemerintah desa untuk membangun balai serbaguna dengan biaya Rp 60 juta dari dana desa. Ide pembangunan ini diprakarsai melalui proyek Generasi, yang didedikasikan untuk mengintegrasikan perawatan kesehatan ibu dan anak, serta program-program pendidikan anak usia dini dan pembangunan, ke dalam perencanaan pembangunan desa. Balai itu juga digunakan sebagai posyandu dan aktivitas warga lainnya oleh tiga dusun di sekitarnya.

    Pemerintah desa menyadari sumbangan besar Dini untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di desa tersebut, dan memberikannya dukungan untuk meningkatkan kemampuannya. Dini tidak memiliki latar belakang pendidikan formal sebagai guru sehingga pemerintah desa mendukung partisipasinya dalam pelatihan guru PAUD sebagai bagian dari proyek ECED. Pelatihan itu diberikan kepada Dini dan 7.797 guru berbasis komunitas lainnya di 2.646 desa di 25 kabupaten yang berpartisipasi pada 2016.

    Dini menjelaskan: “Dalam salah satu modul pelatihan, kami diajari bagaimana mengembangkan rencana kerja mengajar. Hal itu sangat berguna karena memberikan saya panduan praktis untuk memberikan pelajaran secara lebih baik di kelas. Sejak berpartisipasi dalam pelatihan, saya telah mampu mengembangkan materi pengajaran secara lebih terstruktur. Pelatihan itu juga meningkatkan rasa percaya diri dan semangat saya untuk terus mengajar.”