Skip to main content

Knowledge Sharing

Peran Pemerintah Supra-desa dalam Implementasi Undang-Undang Desa

Wednesday, Feb 14, 2018 Presenter: Ruhmaniyati

Undang-Undang Desa No.6/2014 mengakui kewenangan dan otonomi desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan mereka sendiri, serta memperkuat pembangunan terdesentralisasi. Lewat desentralisasi, pemerintah desa dipengaruhi oleh kebijakan di tingkat supra desa (yaitu kabupaten dan kecamatan). Perubahan dalam pembangunan desa terkait dengan kebijakan supra-desa setelah pelaksanaan Undang-Undang Desa ini diobservasi oleh Tim Sentinel Village dengan melakukan studi tematik yang secara khusus menilai interaksi antara pemerintah desa dengan supra-desa dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik di lapangan dalam hal partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.   

Temuan-temuan kunci menunjukkan bahwa: 1) Kapasitas pemerintah desa untuk melaksanakan Undang-Undang Desa telah meningkat, terutama dalam pelaporan, 2) Peran pemerintah supra-desa adalah menerbitkan peraturan teknis, menyediakan alokasi anggaran untuk mendukung desa, dan mengadakan pelatihan bagi desa, 3) Peran pemerintah supra-desa yang paling menonjol adalah akuntabilitas ke atas, bukan ke bawah, 4) Transparansi bagi sebagian besar kabupaten adalah mengumumkan APBDes (anggaran desa) di ruang publik, dan 5) Seluruh Peraturan Bupati tentang perencanaan telah mengamanatkan bahwa warga desa harus berpartisipasi dalam proses perencanaan desa, tetapi pengawasan atas pelaksanaannya masih terbatas.

Temuan ini didiskusikan lebih dalam lewat knowledge sharing tentang “Peran Pemerintah Supra-desa dalam Implementasi Undang-Undang Desa”