Skip to main content

Knowledge Sharing

Menilai Pilihan Pendampingan Teknis dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Potensi dan Tantangan

Wednesday, Nov 29, 2017 Presenter: Asep Kurniawan

Pendampingan adalah elemen kunci dalam Undang-Undang Desa (UU Desa) untuk mendukung pemerintah serta masyarakat desa dalam mengadopsi prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan). Selain itu, pendampingan tekniks juga dibutuhkan untuk membantu desa merencanakan dan melaksanakan investasi yang berkualitas.

Pada era Program Pengembangan Kecamatan (PPK)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), pendampingan yang baik dan terstruktur menjadi faktor keberhasilan penting yang memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan membawa mereka mencapai tujuan pembangunan – seperti meningkatnya akses ke infrastruktur dan layanan dasar – sambil mempertahankan inklusivitas dan keterbukaan. Lebih penting lagi, keberadaan pendamping teknis sangat penting untuk memastikan kualitas dan efektivitas investasi proyek yang didanai.

Temuan dari studi kasus Sentinel Village tentang penggunaan dana desa menunjukkan bahwa desa masih mengalokasikan porsi yang besar dari anggaran yang ada untuk infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Meski infrastruktur dasar masih dibutuhkan di beberapa desa, salah satu alasan dibalik kegigihan dalam membangun jalan dan jembatan adalah kurangnya ide di tingkat desa tentang jenis investasi lain yang lebih produktif.

Permasalahan ini dapat diatasi dengan menghubungkan desa dengan para ahli teknis yang ada di desa atau supra-desa. Sentinel Village melakukan studi kasus untuk menilai dan memetakan ahli teknis yang ada di wilayah studi untuk memahami pasokan dan permintaan akan pendamping teknis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pilihan-pilihan untuk memperkuat pendampingan teknis.

Temuan-temuan utama menunjukkan bahwa: 1) Permintaan pendampingan teknis di tingkat desa bervariasi, dengan banyak desa belum menyadari kebutuhan mereka akan pendampingan teknis untuk membantu mereka menginformasikan atau mengidentifikasi investasi desa yang lebih produktif; 2) Pasokan beberapa pendampingan teknis tersedia di tingkat kabupaten (contohnya pertanian, pekerjaan umum dan UMKM); namun jumlah ini terbatas dan peran mereka sebagain besar terkait dengan kabupaten yang melaksanakan proyek atau kegiatan, bukan untuk mendukung desa dan; 3) Sumber lainnya untuk pendamping teknis seperti akademisi atau LSM tersedia di beberapa wilayah; namun peran mereka juga terbatas untuk mendukung pelaksanaan proyek atau kegiatan mereka sendiri.

Temuan ini kami bahas lebih jauh dalam diskusi Menilai Pilihan Pendampingan Teknis dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Potensi dan Tantangan.

Related Stories