Skip to main content

Tentang Local Solutions to Poverty

Local Solutions to Poverty (LSP) adalah sebuah Dana Perwalian Multidonor yang membantu pemerintah Indonesia meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan. Melalui sebuah proses pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, LSP memberdayakan warga untuk mengembangkan solusi-solusi mandiri untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Dikenal sebelumnya sebagai PNPM Support Facility (PSF), LSP dibentuk pada 2007 ketika pemerintah mencari bantuan donor untuk meningkatkan skala Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, PNPM), inisiatif unggulan untuk mengurangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat. Pada 2016, nilai keseluruhan dari aktivitas-aktivitas yang disepakati mencapai US$335 juta, termasuk dua aktivitas baru Joint Management Council (JMC) senilai $9 juta.

LSP memiliki pengalaman kerja sama dengan pemerintah selama 16 tahun dalam pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, dengan memberikan bantuan analitis dan operasional mengenai solusi-solusi lokal untuk kemiskinan dan ketidaksetaraan. Selama transisi kebijakan menuju Undang-Undang Desa, pemerintah terus meminta dukungan dari LSP, termasuk dalam penyediaan bantuan untuk pelaksanaan UU Desa dan dukungan analitis untuk merevisi kebijakan dan regulasi.

Bermitra dengan Pemerintah Australia dan Millennium Challenge Account-Indonesia, LSP dikelola oleh Global Practice on Social, Urban, Rural and Resilience dari Bank Dunia, dan membiayai bantuan teknis, layanan analitis dan pertimbangan, serta operasi-operasi yang mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berbasis komunitas dari Pemerintah Indonesia.

LSP menyadari bahwa kemiskinan adalah masalah yang multidimensi dan memerlukan keterlibatan kreatif masyarakat miskin sebagai aktor-aktor utama dalam pengurangan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat miskin juga memerlukan penguatan lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat agar lebih inklusif dan partisipatif, dan memastikan pembangunan ekonomi disertai komitmen kuat untuk menjamin tidak ada kelompok rentan dan marjinal yang tertinggal di belakang.

LSP membantu pemerintah memaksimalkan dampak-dampak program-program pembangunan utamanya dengan cara sebagai berikut:

  1. Melakukan dan menyebarkan riset dan analisis berkualitas tinggi, termasuk dari proyek-proyek yang sedang berjalan, bekerja sama dengan mitra pembangunan lainnya;
  2. Mendorong kebijakan berbasis data untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, karena hal ini terkait dengan kerangka kerja Indonesia untuk pemerintah daerah, dan memperkuat data serta sistem pemantauan dan evaluasi pemerintah;
  3. Membiayai proyek-proyek rintisan untuk menguji dan meningkatkan skala inovasi-inovasi; dan
  4. Mendukung kerja sama, penyelesaian masalah, dan pertukarang pengetahuan antara aktor-aktor terkait seperti negara dan masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat.

Tema

Di seluruh aktivitas proyeknya yang beragam, LSP bekerja dengan prinsip-prinsip Keterlibatan Warga dan Akuntabilitas Sosial, Pembangunan Berbasis Masyarakat, serta Gender dan Inklusi.

Keterlibatan Warga dan Akuntabilitas Sosial

Warga memainkan peran penting dalam mengadvokasi dan membantu lembaga-lembaga publik untuk lebih transparan, akuntabel dan efektif. Kontribusi-kontribusi mereka penting dalam mengembangkan solusi-solusi inovatif untuk tantangan-tantangan pembangunan lokal.

Akuntabilitas sosial mengacu pada sejauh mana dan bagaimana kapasitas warga dalam menuntut akuntabilitas negara dan pemberi layanan, dan mendorong mereka agar tanggap terhadap kebutuhan warga dan penerima manfaat. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas pemberi layanan, akuntabilitas sosial juga memperkuat tata kelola dan pemberdayaan warga.

LSP mendukung peningkatan keterlibatan warga dan akuntabilitas sosial dalam pemerintahan desa dan Ketersediaan Layanan Dasar melalui:

  1. Dukungan terhadap Undang-Undang Desa untuk meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan proyek, dan pemantauan serta evaluasi di desa, yang dibangun berlandaskan keterlibatan warga selama 15 tahun di proyek-proyek berbasis masyarakat skala besar (KDP, PNPM).
  2. Generasi yang meningkatkan pelayanan dasar dengan memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pemantauan kesehatan ibu dan anak serta intervensi-intervensi pendidikan.
  3. KIAT Guru yang menguji bagaimana kombinasi dari pemberdayaan masyarakat (lewat Komite Pengguna Layanan) dan tunjangan guru berbasis kinerja dapat meningkatkan kehadiran dan kinerja guru di sekolah-sekolah terpencil.
  4. ECED yang mendukung partisipasi masyarakat dalam proses-proses pelaksanaan dan pemantauan melalui unit-unit pengelolaan keuangan (UPK) di kecamatan.

Berdasarkan pengalaman di Indonesia, semakin banyak yang menyadari bahwa keterlibatan warga dan akuntabilitas sosial sangat penting dalam memperkuat tata kelola demokratis, meningkatkan pemberian layanan terdepan, dan mendukung kerangka kerja kebijakan, lembaga, serta sistem yang memandu pembangunan desa. Keterlibatan warga dalam akuntabilitas sosial dapat semakin memperkuat pelaksanaan program-program skala besar, seperti UU Desa, dan membantu mewujudkan sasaran-sasaran di Indonesia. Hasil-hasil pembelajaran dari pengalaman-pengalaman akuntabilitas sosial juga dapat mendongkrak skala kebijakan-kebijakan yang ada untuk memperluas dampak.

LSP mendukung pelembagaan prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas ke dalam fungsi-fungsi utama pemerintahan. LSP juga bertujuan meningkatkan kapasitas badan-badan pemerintahan, penyedia layanan, dan masyarakat untuk mengimplementasikan solusi-solusi lokal pembangunan. Dengan membuat kebijakan-kebijakan, lembaga, dan sistem lebih responsif dan akuntabel terhadap warga, bantuan LSP dirancang untuk meningkatkan dampak program-program kemiskinan dan pembangunan pemerintah serta pembiayaan, jauh setelah program-program LSP selesai.

Pembangunan Berbasis Masyarakat

Program-program Pembangunan Berbasis Masyarakat (CDD) beroperasi dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, pemberdayaan lokal, tanggap terhadap tuntutan, akuntabilitas ke bawah yang lebih besar, dan peningkatan kapasitas lokal.

Dalam lebih dari 16 tahun terakhir, pengalaman Pemerintah Indonesia meningkat signifikan dalam merintis dan melaksanakan serangkaian program-program CDD lewat implementasi program-program LSP dan pendahulunya, termasuk PNPM Mandiri. Di seluruh Indonesia, Pemerintah bersama PNPM telah berhasil memperkuat lembaga-lembaga masyarakat dan kemampuan mereka dalam membangun infrastruktur dengan pembiayaan efektif, dan meningkatkan akses terhadap layanan sosial dan peluang ekonomi, dengan melembagakan prinsip-prinsip PNPM mengenai CDD dalam UU Desa, dan menjadikannya arus utama dalam aktivitas-aktivitas pembangunan di akar rumput.

Hasil program-program CDD di Indonesia telah menunjukkan bahwa inisiatif-inisiatif pembangunan cenderung lebih relevan dan efektif, dengan hasil-hasil yang lebih berkualitas tinggi saat komunitas merasa kontribusi mereka berarti dan diberdayakan lewat rasa kepemilikan. Karenanya, LSP memberikan dukungan kepada pemerintah untuk memastikan komunitas-komunitas ini memiliki kemampuan, keterampilan teknis, dan pengetahuan yang relevan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan prioritas-prioritas pembangunan yang berdampak pada mereka. Operasi-operasi dan proyek-proyek pengetahuan LSP bertujuan membantu pemerintah mencapai hal tersebut.

Gender dan Inklusi

Rencana Aksi Gender Negara (CGAP) dari Bank Dunia di Indonesia mengidentifikasi empat prioritas dalam ketimpangan gender dan sebab-sebabnya:

  1. Tingginya tingkat kematian ibu melahirkan
  2. Rendahnya partisipasi angkatan kerja; perempuan dan tingginya kesenjangan upah antara gender;
  3. Rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan publik, dan
  4. Pembatasan hukum yang mendiskriminasi perempuan.

LSP memahami bahwa tidak ada masyarakat yang dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa ada transformasi distribusi kesempatan, sumber daya, dan pilihan, untuk memberikan perempuan dan laki-laki peluang yang sama untuk membentuk hidup mereka dan berkontribusi pada keluarga dan masyarakat. Untuk mendorong kesetaraan gender dan meningkatkan status sosio-ekonomi perempuan, LSP membantu Pemerintah Indonesia untuk:

  1. Mengurangi tingkat kematian ibu melahirkan dengan membantu pemerintah mengatasi rendahnya tingkat pemanfaatan layanan diantara perempuan hamil dan baru melahirkan, dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak yang buruk, dan memberikan hibah-hibah bersyarat langsung pada warga dan fasilitator terlatih untuk isu-isu kesehatan dan pendidikan.
  2. Meningkatkan kualitas gizi ibu dan balita dengan menyediakan dana hibah dan fasilitator terlatih untuk isu-isu kesehatan kepada masyarakat. Dana-dana ini terkait dengan pencapaian masyarakat dalam memenuhi indikator-indikator kesehatan ibu dan gizi balita (Misalnya, penimbangan berat badan balita setiap bulan, pembagian suplemen vitamin, dan partisipasi dalam kelas-kelas nutrisi).
  3. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan tingkat desa dengan memastikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan inklusivitas termasuk dalam kurikulum pelatihan aparat desa.
  4. Meningkatkan akses perempuan atas peluang-peluang ekonomi dan pembiayaan dengan membantu Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam pencanangan proyek rintisan wirausaha perempuan.

Dalam lingkup yang lebih luas, LSP menyadari bahwa faktor-faktor selain gender mungkin juga menghambat individu dan kelompok. LSP bertekad meningkatkan akses sosial dan ekonomi bagi seluruh individu dan kelompok. Sebagai contoh, melalui proyek ECED dan paket pelatihan guru, LSP telah berupaya meningkatkan kesadaran pendidik dalam membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Salah satu modul paket pelatihan tersebut fokus pada bagaimana para pendidik dapat mengidentifikasi anak-anak yang mungkin memerlukan bantuan tambahan, dan menyesuaikan pendekatan pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Modul ini juga mencakup metode-metode untuk mendiskusikan isu-isu ini dengan keluarga, berikut prosedur-prosedur untuk merujuk anak-anak pada layanan-layanan tambahan khusus. Pendekatan pelatihan proyek ini juga mendorong para guru untuk menggunakan bahasa, praktik, dan materi lokal di kelas untuk memberdayakan masyarakat adat. Demikian juga dengan Manual Pemfasilitasian KIAT Guru yang mewajibkan konsultasi bebas, pendahuluan, dan informatif dengan masyarakat adat dan kelompok-kelompok marjinal. Modul-modul pelatihan ini dibuat dengan dukungan LSP untuk fasilitator desa dan kabupaten, termasuk topik-topik terkait inklusi sosial.