Skip to main content

Penguatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) FAQ

Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan desa yang disediakan oleh Pemerintah secara gratis. Pemerintah kabupaten/kota juga dapat menggunakan Siskeudes untuk mengompilasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan Realisasi APBDes semua desa.

Sebelum Siskeudes diluncurkan, sebagian besar desa membuat anggaran, pembukuan, dan laporan keuangan menggunakan MS-Excel atau aplikasi lain yang formatnya tidak standar. Hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi APBDes dan laporan keuangan desa. Selain itu, ada ratusan desa yang menggunakan aplikasi yang dibeli dari pengembang swasta, yang tidak dapat diperbarui untuk memenuhi standar-standar regulasi. Dengan Siskeudes, format data dan laporan menjadi standar.

Pada Mei 2015, Pemerintah Indonesia, melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan Siskeudes atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instruksi dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya Siskeudes menjadi produk bersama BPKP dan Kementerian Dalam Negeri dan diluncurkan pada Juli 2015. Siskeudes mulai diimplementasikan di desa-desa pada awal 2016.

Siskeudes memudahkan pemerintah desa membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan. Aplikasi ini juga membantu pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan kompilasi, pengawasan, dan evaluasi RAPBDes. Begitu data dimasukkan, Siskeudes secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia, dan membantu agregasi data. Selain itu, perubahan aktivitas atau anggaran secara ilegal dapat dilacak dan dicegah oleh Siskeudes.

Pertama, Siskeudes memungkinkan pembuatan dan pelaporan anggaran desa menjadi lebih tepat waktu dan akurat. Hal ini membuat pencairan dana dari Pemerintah Pusat dapat dilakukan tepat waktu.

 

Kedua, aplikasi ini meningkatkan akuntabilitas keuangan desa karena catatan dan laporan dalam Siskeudes terkendali dan tidak dapat diubah begitu saja.

 

Ketiga, Siskeudes memudahkan pemerintah kabupaten/kota untuk mengompilasi laporan realisasi APBDes di wilayah mereka. Laporan-laporan ini akan menjadi lampiran laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

Keempat, karena desa dan kabupaten tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memperoleh atau mengembangkan aplikasi keuangan desa, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

Lemahnya komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk penerapan Siskeudes dan satuan tugas di tingkat kabupaten/kota belum dibentuk. Anggaran pelatihan atau bimbingan teknis belum tersedia di Kementerian Dalam Negeri, BPKP, pemerintah daerah atau desa. Beberapa kabupaten tidak memiliki sumber daya manusia atau kapasitas teknis untuk mendampingi desa-desa di wilayah mereka. Desa sudah dilatih namun masih enggan mengimplementasikan Siskeudes dan lebih suka menggunakan sistem manual dengan MS-Excel, umumnya karena mudah melakukan perubahan-perubahan data, termasuk kegiatan yang tidak  termasuk dalam APBDes. Lemahnya kapasitas personel desa untuk memenuhi standar-standar Pemerintah Pusat dalam mengelola keuangan desa.

 

Dengan memastikan adanya payung hukum dalam penggunaan Siskeudes. Surat Edaran Kemendagri diperlukan untuk menginstruksikan semua provinsi dan kabupaten menerapkan Siskeudes. Kabupaten harus membentuk satuan tugas untuk mengimplementasikan Siskeudes dan menampung keluhan. Adanya alokasi dana untuk pelatihan. Pemerintah pusat dan daerah harus menyediakan pelatihan tambahan untuk pegawai-pegawai kunci untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan mereka.

Siskeudes telah berhasil diterapkan penuh di sekitar 60 persen dari 67.000 desa yang sejauh ini telah mengimplementasikannya. Desa-desa sisanya telah mulai menggunakan Siskeudes untuk membuat anggaran sejauh ini. Di Papua dan Kalimantan Utara, kurang dari 30 persen desa telah menggunakan aplikasi tersebut akibat lokasi yang terpencil, kurangnya pengawasan, akses listrik dan internet yang terbatas.