Skip to main content
    • image of Basic Service Delivery

Undang-Undang Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Upaya mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan di negara yang luas dan beragam seperti Indonesia membutuhkan masyarakat, desa, penyedia layanan, dan pemerintahan yang mampu mengidentifikasi dan menerapkan solusi lokal untuk memecahkan permasalahan tersebut. Pemerintahan desa dan masyarakat adalah pemangku kepentingan utama dalam mencapai sebagian besar tujuan pembangunan nasional. Selama lebih dari 15 tahun, Bank Dunia telah bermitra dengan Pemerintah Indonesia dalam inisiatif-inisiatif pembangunan desa dan masyarakat berskala besar, untuk mengurangi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat untuk memainkan peran sentral dalam meningkatkan layanan dan mata pencaharian lokal.

Kerja sama ini telah melewati tiga fase:

  1. Kecamatan Development Program (KDP) 1998-2002 yang telah mendukung kurang lebih 20.000 desa dan memperkenalkan pendekatan berbasis masyarakat untuk melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan proyek-proyek infrastuktur di tingkat lokal. KDP menyediakan dana hibah, program peningkatan kapasitas melalui fasilitator terlatih serta sistem pemantauan dan evaluasi kepada masyarakat yang terlibat.
  2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) 2007-2014 yang meningkatkan skala metodologi berbasis masyarakat ke lebih dari 65.000 desa.
  3. Undang-Undang Desa, disahkan pada 2014, yang memasukkan prinsip dan praktik dari KDP dan PNPM ke dalam pemerintahan dan tata kelola desa.

Undang-Undang Desa menandai pergeseran besar dalam desentralisasi di Indonesia, dengan meningkatkan wewenang dan mengalokasikan dana untuk desa (lebih dari US$7 miliar setiap tahunnya), serta mendorong integrasi pendekatan berbasis masyarakat (yang sebelumnya banyak dilakukan di luar pemerintah desa) ke dalam proses pemerintahan dan pengembangan desa. UU ini juga menandai perubahan besar dalam dukungan Bank Dunia, yang tidak lagi fokus pada desain dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan berbasis masyarakat berskala besar (KDP/PNPM), melainkan pengintegrasian praktik-praktik baik dari pembangunan berbasis masyarakat ke dalam kebijakan, sistem dan kapasitas yang mendukung pemerintah desa dan tersedianya layanan.

Bank Dunia mendukung pelaksanaan Undang-Undang Desa lewat dua cara:

  1. Dukungan operasional lewat Village Innovation Program (restrukturisasi pinjaman sebesar $650 juta untuk program PNPM sebelumnya), dan;
  2. Dukungan analitis dan teknis lewat Village Law Programmatic Advisory Services and Analytics (PASA).

Village Innovation Program mendukung Kementerian Desa untuk menyediakan dana hibah inovasi, penyedia layanan teknis, dan tim inovasi untuk meningkatkan penggunaan Dana Desa.

Village Law PASA mendukung usaha-usaha Pemerintah untuk memastikan tercapainya tata kelola desa yang akuntabel dan pembangunan desa yang partisipatif lewat empat pilar:

  1. Mobilisasi, alokasi dan ketersediaan sumber daya;
  2. Pembangunan kapasitas, akuntabilitas dan tata kelola desa;
  3. Pemberdayaan masyarakat dan inklusi; dan
  4. Pemantauan, evaluasi dan studi tematik.

 

Publikasi Terkait